umkm Ilustrasi

Jakarta (Metrobali.com)-

Pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden serta wakil presiden pada Senin (20/10) memberikan harapan baru bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Para pengusaha kecil berharap agar kedua pimpinan baru untuk lima tahun mendatang bisa lebih memperhatikan UMKM serta tidak memarjinalkan sehingga mereka bisa berusaha dengan baik.

Para pengusaha UMKM menilai terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 merupakan sesatu yang harus dihadapi dengan persiapan, sehingga bantuan dan dorongan finansial bagi pengusaha kecil sangat dibutuhkan.

Pelaku UMKM di Provinsi Lampung mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat meningkatkan daya saing pasar nasional.

“Kesulitan masyarakat khususnya pelaku UMKM adalah memasarkan hasil produksinya, dan ini lebih karena minim pengetahuan pasar terkait hasil usaha,” kata Muhadi, pelaku usaha kue nangka di Pringsewu, Lampung, Selasa (21/10).

Menurut dia, kendala pemasaran yang masih minim inilah yang terkadang membuat pelaku usaha kecil harus gulung tikar atau bangkrut akibat hal tersebut.

Selain itu, Muhadi juga mengharapkan, perizinan usaha semakin mudah, sehingga akan bertambah pesat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Warga Provinsi Lampung itu pun berharap, bantuan pemerintah terkait permodalan usaha terus ditingkatkan agar dapat menunjang pengentasan kemiskinan.

Hal serupa diutarakan pedagang kue tradisional Dito Dwi yang menyebutkan perizinan usaha serta modal masih sering menjadi kendala para pelaku usaha kecil di provinsi ini.

“Mudah-mudahan dengan telah resmi Pak Jokowi menjadi Presiden diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Paling tidak, ia melanjutkan, dalam mencari nafkah tidak lagi mengalami kesulitan atas hal-hal seperti birokrasi yang panjang dan mahal.

“Seluruh kegiatan pemerintah sebaiknya prorakyat, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” ujarnya lagi.

Pedagang kecil di Kota Bandarlampung Provinsi Lampung itu juga berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit usaha yang saat ini masih sangat sulit didapatkan.

“Kami berharap pedagang kecil menjadi prioritas dalam mengelola perekonomian negara ini,” kata Sari (39), pedagang pempek di Kecamatan Way Kandis Bandarlampung.

Dia menyebutkan, harapan para pedagang seperti dirinya salah satunya bisa mendapatkan kemudahan dalam proses dan pengambilan kredit usaha di bank, agar dapat memperluas usaha dagangannya.

Menurutnya, meskipun sudah ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun pedagang kecil masih sulit untuk memperolehnya, karena masih dianggap kurang produktif.

“Kami masih dianggap kurang menghasilkan, padahal jika modal mencukupi saya tentu bisa memasarkan dagangan lebih luas. Jika pemasarannya lebih luas, hasilnya pun akan lebih banyak,” katanya pula.

Menurutnya, sejumlah bank juga ada yang memberikan pinjaman, tapi bunganya terlalu tinggi dan kebanyakan bank umum tidak ada yang memberikan kemudahan.

Karena itu, dia berharap dengan adanya pemimpin baru di negeri yang besar ini, para pedagang dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan KUR.

Harapan serupa disampaikan Rohim (38), pedagang somay yang juga mengeluhkan masih sulit mendapatkan KUR.

“Saya berharap presiden yang baru dapat membantu kami melalui koperasi untuk mendapatkan pinjaman bagi modal usaha,” kata dia lagi.

Ia menambahkan, selama ini melalui bank masih sangat sulit mendapatkan pinjaman usaha, sehingga pedagang sering terpaksa meminjam ke rentenir yang bunganya sangat tinggi.

Soal komitmen pemerintah ingin membantu UMKM ditunjukkan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta perusahaan perbankan dapat bersinergi dengan para pelaku UMKM menjelang berlakunya MEA 2015.

“Jika komunikasi antara keduanya berjalan dengan baik, maka UMKM di Riau akan siap menghadapi pasar bebas ASEAN mendatang,” kata Arsyadjuliandi Rachman usai menghadiri acara Anugerah UMKM Awards ke-6 tahun 2014 BRK di sebuah hotel di Pekanbaru, Selasa (21/10).

Para pelaku UMKM, menurut dia, dapat menyampaikan segala kekurangan dan kebutuhan pada perusahaan perbankan, dan perbankan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan UMKM sehingga dapat berkembang jelang MEA mendatang.

Pemerintah Provinsi Riau, kata Arsyadjuliandi, akan terus berupaya mempromosikan dan membuka pasar yang luas untuk UMKM sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terjual dengan maksimal.

Agar mampu bersaing Selain UMKM, demikian Arsyadjuliandi, pemerintah daerah juga memperhatikan para pekerja lokal agar turut bersaing di MEA mendatang.

Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD dikabarkan juga sedang mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang berfungsi melindungi para tenaga kerja lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada 2015.

“Pada saat MEA itu, terjadi mobilisasi tenaga kerja disamping barang dan itu tidak bisa kita hindari. Pemprov Riau dan DPRD sedang mempersiapkan Perda untuk melindungi para tenaga kerja lokal,” kata Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Pembuatan Perda itu, menurutnya, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan para tenaga kerja lokal khususnya di provinsi tersebut, agar lebih bisa menguasai dan meningkatkan daya saing serta kompetensi pada bidang sektor ketenagakerjaan.

Untuk meningkatkan kompetensi dapat dilakukan sertifikasi tenaga kerja dalam sesuai sektor lapangan pekerjaan seperti perkebunan baik kelapa sawit maupun karet, kemudian sektor kesehatan dan lain sebagainya.

“Agar para tenaga kerja lokal bisa lebih kompetitif dan meningkatkan daya saing. Arahnya nanti kesana dan tentu juga dengan keterbukaan ini, Riau harus siap karena kita sekarang sedang bersaing dengan para tenaga kerja asing,” katanya.

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau sebelumnya mengatakan, regulasi yang mereka siapkan, sekaligus dapat melindungi tenaga kerja lokal saat melakukan kerja sama dengan investor dalam menghadapi pemberlakuan MEA.

“Komitmen itu diperlukan karena Riau merupakan salah satu target investasi baik investor nasional maupun asing dan masih sangat menjanjikan,” ujar Kepala BPMPD Riau, Irhas Irfan.

Di Cianjur, Jawa Barat, pelaku UMKM di Cianjur, Jabar, berharap mendapat bantuan berupa tempat usaha untuk memasarkan hasil produksi mereka.

Salah seorang perajin biola, di Cianjur, Mustopa, Kamis (16/10), mengatakan, dia dan puluhan pelaku UMKM kesulitan mencari lokasi untuk memasarkan hasil produksi yang selama ini mereka hasilkan.

“Kami masih belum bisa memasarkan hasil produksi dengan maksimal karena tidak adanya pasar khusus kerajinan. Berbeda dengan usaha kuliner yang cukup di fasilitasi pemerintah,” katanya.

Selama ini, ujar dia, para pelaku usaha kerajinan hanya memasarkan hasil produksinya di lokasi-lokasi tempat wisata.”Kami meminta pemerintah bisa memfasilitasi terbentuknya pasar seni di Cianjur, sehingga para perajin dapat memasarkan hasil produksinya dengan maksimal,” katanya.

Dia menjelaskan, sejumlah usaha kerajinan di Cianjur selama ini, mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga butuh pengembangan terutama dalam memasarkan hasil produksi.

Bahkan hasil produksi pengrajin asal Cianjur, mampu bersaing dengan pengrajin lain, terbukti dengan banyaknya pesanan ke sejumlah pengrajin yang memiliki tempat yang mudah dijangkau calon pembeli. AN-MB