Pakar : Densus Antikorupsi Bisa Lemahkan KPK
Jakarta (Metrobali.com)-
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana Heri Budianto menilai wacana pembentukan Densus Antikorupsi yang disuarakan oleh anggota DPR RI bisa dimanfaatkan untuk melemahkan kewenangan KPK.
“Kita harus berpikir jernah dan tidak terburu-buru mendukung wacana pembentukan Densus Antikorupsi, karena bisa dimanfaatkan untuk melemahkan KPK,” kata Heri Budianto pada diskusi “DPD Menyapa: Suap Kepala Daerah: Rakyat Makin Menderita” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah anggota DPD RI I Wayan Sudirta dan Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso.
Menurut Heri Budianto, wacana yang disuarakan anggota DPR RI soal Densus Antikorupsi pada saat uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Sutarman, harus dicermati lebih dalam secara jernih dan objektif.
Ia menilai, KPK saat ini sudah menjalankan kewenangannya secara optimal, baik dalam pencegahan maupun penindakan kasus-kasus korupsi berskala besar di Indonesia.
“Banyaknya penyelenggara negara yang tersangkut kasus korupsi ditangkap oleh KPK, akan mempengaruhi secara psikologi anggota DPR RI,” katanya.
Menurut dia, anggota DPR RI mungkin ada yang khawatir dengan kinerja KPK yang optimal dan kemudian mewacanakan pembentukan Densus Antikorupsi.
Heri mengkhawatirkan, jika wacana pembentukan Densus Antikorupsi tersebut didukung, akan terjadi kerancuan pemberantasan korupsi antara KPK dan Densus Antikorupsi.
“Kalau nantinya dibentuk Densus Antikorupsi dan kemudian kewenangan KPK dipreteli satu per satu, maka pemberantasan korupsi akan melemah,” katanya.
Heri Budianto mengusulkan, tidak perlu membentuk lembaga baru Densus Antikorupsi, tapi terus menguatkan lembaga KPK, misalnya dengan menambah jumlah penyidik.
Menurut dia, lembaga pembarantasan korupsi adalah bagian dari kepercayaan publik.
“Selama ini KPK sudah bekerja dengan baik dan publik memberikan kepercayaan besar kepada KPK, sehingga KPK perlu dipertahankan,” katanya. AN-MB
2 Komentar
tepat pak….memang orang-orang yg katanya wakil rakyat itu selalu saja mencari cara utk melemahkan KPK…perbanyak Anggota KPK(penyidik dll). Saya tdk percaya yg namanya pak Pol utk penguurusan korupsi. KPK tetaplah Kau Melangkah di jalan Kebenaran.
kalau saya pribadi setuju 101% Polri bikin densus Anti korupsi, dan pihak lain jangan khawatir donk…bukannya semakin banyak yang menangani korupsi akan semakin baik dan para koruptor semakin takut melakukan korupsi…….apalagi Polri yang sudah memiliki struktur hingga ke kecamatan2..justru lebih optimal dalam memberantas Korupsi jika di bentuk Densus anti korupsi sampai ke tingkat daerah dengan memberdayakan personil yang sudah ada, KPK yang bekerja ditingkat pusat saja sudah hebat apalagi Polri yang sudah memiliki fasilitas dan personil di wilayah saya rasa akan lebih hebat lagi…dan dari segi penghematan anggaran Negara saya fikir dengan adanya densus anti korupsi sampai ke daerah akan lebih hemat karena gedung dan personil sudah ada, tanpa harus merekrut personil baru lagi….kalau kita mau bangun KPK sampai ke daerah…berapa anggaran uang rakyat yang harus dialokasikan buat ini?