Menakar Strategi Cerdas IB Rai Dharmawijaya Mantra (3)

Gagas Konsep Inovasi Kearifan Tradisi-Modern 

Politik birokrasi pemerintahan dalam memajukan agenda pluralisme dan toleransi sosial berdemokrasi dituntut harus mampu membangun kesadaran kolektif warga masyarakat dan kemauan memberdayakan kekuatan sumber daya manusia (SDM) terutama kaum muda (generasi emas bangsa) agar tergugah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kebudayaan bangsa berbasis kearifan budaya Bali khususnya. Seperti apa komitmennya?

KAPASITAS politik dan keberanian pemimpin dalam mengorganisasikan kekuatan kolektif warga masyarakat sebagai sandaran sumber daya utama untuk melaksanakan beragam agenda program kebijakan birokrasi pemerintahan haruslah dibarengi dengan kecerdasan intelektual serta nalar dan logika profesional dalam upaya menghadapi kecenderungan korup dan intoleran dari sistem kinerja jajarannya terhadap tujuan pemenuhan komitmen publik.

Dalam konteks ini, warga masyarakat acapkali dianggap paling mengerti dengan segala keperluan dan kendala yang dihadapi, serta solusi alternatifnya dalam mencapai sebuah peradaban baru menuju kesejahteraan dengan rasa aman, nyaman, dan dimanusiawikan.

Mengingat, antusiasme dukungan publik terhadap pemimpin birokrasi pemerintahan selama ini terkesan telah mengalami kejenuhan dengan suasana elitisme politik yang kurang mencerminkan keberpihakan terhadap harapan dan agenda publik, karena laku politik dan modal politik utama acapkali hanya untuk mempertahankan wibawa kekuasaan.

Di samping itu, pemimpin birokrasi pemerintahan dituntut harus konsisten terhadap agenda program dan kebijakan yang telah disusun dengan jangka waktu pelaksanaan yang jelas. Apalagi, disinyalir acapkali terjadi indikasi malapraktik kekuasaan dan kriminalisasi terhadap kinerja pemimpin dan jajarannya terkait sistem birokrasi pemerintahan dalam mengelola kemajemukan hingga menjadi sumber kekuatan dan kekayaan daerah.

Menyikapi fenomena itulah, Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra merasa terpanggil untuk masuk dalam agenda pemilihan pemimpin pemerintahan yang dikonstruksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara serentak pada 9 Desember 2015 mendatang dengan mengusung perspektif baru sebagai upaya pemenuhan komitmen publik yang mengedepankan gagasan konsep inovasi tiada henti terhadap kearifan tradisi dalam konteks kekinian berbasis teknologi modern.

Upaya ini tentunya sebagai langkah strategis untuk menumbuhkan berbagai usaha produktif, kreativitas seni budaya, dan potensi ekonomi pedesaan dan perkotaan secara berimbang melalui program birokrasi pemerintahan yang berkesinambungan, fokus dan merata dengan melibatkan kekuatan kolektif kaum muda (generasi emas bangsa) berjiwa enterpreneurship sekaligus technopreneurship.

Kebijakan yang tak kalah penting harus dilakukan pemimpin birokrasi pemerintahan dalam mendorong upaya mencerdaskan warga masyarakatnya, di antaranya membuka aksesbilitas ruang publik seluas-luasnya sebagai wahana apresiasi bagi kaum muda (generasi emas bangsa) untuk menuangkan ide dan daya imajinasi kreatif inovatifnya agar dapat diketahui oleh khalayak publik secara langsung sekaligus sebagai media interaksi, promosi dan publikasi menuju kota cerdas masa depan.

Di samping proaktif menggagas beragam kegiatan kreativitas berbasis kearifan tradisi-modern, seperti festival (denfest, dan d’tik festival), lomba, parade seni budaya, serta aktivitas kreatif inovatif lainnya, pemimpin birokrasi pemerintahan juga dituntut harus mampu memfasilitasi agenda publik, warga masyarakat secara arif dan bijak sesuai kaidah berkesenian serta etika, estetika sosial budaya dalam arti luas.

Dalam hal ini, kiprah atas peran optimal dari pemimpin birokrasi pemerintahan untuk memperjuangkan agenda publik merupakan keniscayaan dalam kancah politik kebangsaan saat ini, sebagai upaya bersama memajukan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat serta sekaligus membawa negeri ini menjadi lebih baik di masa depan.

Menurut IB Dharmawijaya Mantra, peran aktif warga masyarakat merupakan modal utama dalam menyukseskan setiap agenda kebijakan pemerintah sebagai upaya pemenuhan kepentingan publik secara cepat, tepat, serta efektif, dan efisien. Di samping dukungan politik yang memperjuangkan kemaslahatan bangsa menuju peradaban global.WB-MB