M Misbakhun

Jakarta, (Metrobali.com)-

Anggota Komisi XI M Misbakhun meminta para pejabat negara di sekitar Presiden Joko Widodo seharusnya berani bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya terkait adanya kesalahan data soal utang RI ke Dana Moneter Internasional.

“Kalau isi pidato ada bagian yang salah, presiden yang disuruh tanggung jawab. Lalu kalau isinya bagus, stafnya minta pujiannya dibayar tunai,” kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (29/4).

Misbakhun mengatakan polemik soal utang RI ke IMF yang dimunculkan SBY sebenarnya muncul karena ketidakpahaman dalam membaca data soal instrumen spesial drawing right (SDR) yang menjadi standar acuan oleh IMF.

Menurut dia, karena pejabat di sekitar Presiden Jokowi tidak mengerti soal hal tersebut sehingga komitmen SDR dianggap sebagai utang.

“Penjelasan Menteri Keuangan bagi saya sudah cukup sebagai bahan informasi kepada publik tentang posisi Indonesia terhadap IMF terkait apa yang disebut sebagai ‘hutang’ tersebut,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu berharap pejabat negara bersikap “gentle man” atas kesalahan data tersebut.

Dia menyesalkan ketika dalam pidato Jokowi dipuji dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) beberapa waktu lalu para pejabat sekitar presiden malah muncul dan meminta pujian dari publik.

Selain itu dia mengatakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sebagai yang bertanggung jawab soal hubungan dengan lembaga seperti IMF, sudah meluruskannya dengan baik.

Menurut dia, dengan adanya penjelasan dari Menteri Keuangan terkait hal tersebut, polemik yang dimunculkan SBY itu sudah diberikan jawaban dan penjelasan yang tuntas.

“Sudah cukup bagus dan memadai apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tidak perlu lagi presiden harus menjelaskan kembali soal tersebut,” katanya.

Menurut dia, secara teknis penjelasan Menteri Keuangan sudah cukup memadai untuk mewakili pemerintah secara keseluruhan. AN-MB