Kupang, (Metrobali.com) –

Ekonom dari Universitas Widya Mandira Kupang Dr Thomas Ola Langoday meminta pelaku pasar di Tanah Air tidak ikut-ikutan panik dalam mereaksi wacana penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Seharusnya pula, selama belum pasti, rencana penaikan harga BBM jangan diwacanakan pemerintah dan diekspos oleh media. Pemerintah seharusnya tetap tenang sehingga tidak menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat,” katanya di Kupang, Kamis.

Bagaimanapun, katanya, setiap wacana penaikan harga BBM bersubsidi berdampak negatif pada masyarakat sebab para pelaku pasar panik dan dengan tanpa kompromi menaikkan harga-harga terutama kebutuhan pokok yang bersingungan langsung kepentingan hidup orang banyak.

Bukan cuma itu, menurut dia, para pelaku pasar bahkan menimbun bahan dan barang dengan tujuan ekonomis, karena wacana yang tanpa kendali bahkan cenderung menjadi bola liar seperti dipolitisasi dan dipolemikan hingga meresahkan masyarakat.

Ia mengatakan kepanikan sebagai dampak dari wacana kenaikan BBM itu bisa saja terjadi, karena lambatnya tim perumus angka akhir untuk menentukan besaran kenaikan BBM.

Sesungguhnya, kata Dekan Fakultas Ekonomi Unwira Kupang itu, pemerintah tidak harus menaikan harga BBM dalam tahun ini karena BBM bersubsidi dalam pos APBN 2014 masih tersisa 46 juta kiloliter yang diperkirakan habis pada Desember 2014.

Selain itu, kata dia, masih ada cadangan sebanyak 2 juta kiloliter yang bisa digunakan hingga Februari 2015.

Sementara itu, di Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penaikan harga BBM bersubsidi.

“Sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK tidak buru-buru menaikkan harga BBM karena dampaknya akan sangat luar biasa,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia.

Ia menilai penaikan harga BBM akan memicu penurunan produktivitas nasional jika tidak diimbangi dengan skema baru antisipasi dampak kenaikan harga BBM.

“Saya melihat, sampai saat ini belum ada skema baru yang ditawarkan Jokowi-JK untuk menjamin dampak kenaikan harga BBM sehingga tidak akan membuat masyarakat semakin terpuruk,” ucapnya.

Dia mengatakan, kenaikan harga BBM akan turut mendongkrak ongkos transportasi yang harus dibayar oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas seperti pengadaan barang atau jasa.

“Kenaikan harga BBM akan berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi yang harus dibayar masyarakat sekitar 30 persen dan mendongkrak harga barang-barang,” kata anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Yudi juga meminta pemerintah menunda penaikan harga BBM sebelum menyiapkan skema baru untuk mensubsidi para pengguna transportasi umum yang didominasi kaum pekerja dan buruh.

Tetapi menurut Ola Langoday, jika terpaksa dan benar menaikkan harga BBM, pemerintah harus ketat mengawasi dan mengontrol proses dan tata kelolanya sehingga tidak ada penyimpangan yang menimbulkan kesulitan dalam perkonomian Indonesia, siapa pun yang tertangkap tangan sebagai mafia migas harus dikenakan sangsi tegas.

Hingga saat ini, katanya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter atau sekira 40 persen hingga 50 persen pada November 2014 ini. Namun tanggal pastinya.

(Ant) –