Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Bali I Wayan Koster

Wayan Koster, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali/MB

Denpasar (Metrobali.com)-

Sorotan terhadap nama WayanKoster, Ketua DPD PDIP Prov. Bali, makin kuat, ketika PDIP Bali menggelar Rakerda, 25-26 Maretini. Selain didesak agar penolakan reklamasi Teluk Benoa dibahas dan diputuskan dalam Rakerda, Koster juga diminta jangan sampai menjadi ‘’pengkhianat’’ rakyat Bali yang menolak reklamasi. Apapagi, Koster sudah pernah terkesan ‘’lepastangan’’ dalam pernyataan bulan Mei 2015, yang menyatakan bahwa Reklamasi Teluk Benoa bukan lagiurusan PDIP.

Selain membela kepentingan rakyat Bali yang telah memilih PDIP dalam pemilu lalu, Koster juga diminta tetap menyampaikan fakta lapangan, berupa penolakan massif rakyat Bali terhada preklamasi Teluk Benoa. Jangan dikurang-kurangi dan tidak perlu ditambah. Sampaikan secara obyektif ke Ibu Megawati, selaku pendiri PDIP yang sangat disegani rakyat Bali. Tapi, keseganan akan sirna bilamana Koster tidak member informasi obyektif, lalu Ibu Megawati membuat keputusan yang merugikan rakyat Bali.

Pernyataan itu dilontarkan beberapa pentolan masyarakat Bali yang menolak reklamasi Teluk Beno, dengan segudang alasan yang mereka yakini sangat obyektif, selain bersifat subyektif khususnya menyangkut keyakinan agama serta cita rasa budaya yang memang tidak bisa diobyektivikasi. Diantara mereka adalah Gusti Kade Sutawa, tokoh  yang aktif memimpin berbagai organisasi seperti Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, termasuk pernah menjadi Relawan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pilpres lalu. Ada juga komentar dari  Made Suryawan dari Forum Studi Majapahit, Wayan Muliana dari Yayasan Eling Nusantara, Agung Suryawan Wiranata dari Parasparos Bali maupun Putu Wirata Dwikora yang Ketua Bali Corruption Watch.

‘’Rakyat Bali memantau tindak-tanduk partai, khususnya petingginya, lebih khusus di Bali, Bapak Wayan Koster yang menjadiKetua DPD PDIP. Terus terang, rakyat sudah bingung dan skeptic membaca pernyataan Pak Koster. Seperti ketika pernah mengatakan bahwa reklamasi Teluk Benoa bukan urusan PDIP. Itu pendapat  yang tidak bertanggungjawab, tidak memahami filosofi berdirinya partai, dan bisa sangat mempermalukan pendiri PDIP,’’ ujar Made Suryawan.

“Reklamasi Teluk Benoa adalah urusan dan tanggungjawab PDIP, tanggungjawab Saudara Koster sebagai ketua, dan juga tanggungjawab pengurus lainnya, dan partai-partai lain yang mendapat dukungan rakyat. Bagaimana Kostermau melepaskan dan memisahkan PDIP dengan rakyat, ketika ada masalah reklamasi seperti sekarang?’’ kata Gusti KadeS utawa dan Agung Suryawan Wiranata.

‘’Rakerda PDIP ini merupakan kesempatan emas bagi PDIP kalau masih mau mendengar suara rakyat Bali. Mereka menolak reklamasi Teluk Benoa, dan tidak ada argument apapun bagi PDIP untukmengabaikan suara mereka. Begitu juga partai-partai lainnya. Kalau kesempatan bagus ini dilewatkan, jangan salahkan kalau rakyat semakin tidak percaya kepada partai politik, semakin tidak percaya pada politisi dan figur-figurnya, termasuk pada Saudara WayanKoster.Rakyat hanya menuntut batalkan reklamasi, batalkan Perpres 51/2014, dan kembalikan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi dan juga Kawasan Suci,’’ kata Putu Wirata. RED-MB