Jakarta (Metrobali.com)-

Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN menyoroti penempatan direksi dan komisaris di BUMN yang dinilai kurang profesional dan cenderung membuat BUMN semakin mundur karena masuknya relawan politik, direksi BUMN yang gagal, dan pensiunan pejabat sejumlah kementerian.

“Tren terakhir di BUMN, banyak ditemukan mantan pejabat struktural di Kementerian BUMN yang akan pensiun kemudian diangkat sebagai direksi BUMN. Hal ini tentu sangat kontraproduktif,” kata Ketua Umum FSP Sinergi BUMN Ahmad Irfan Nasution, dalam memperingati hari buruh sedunia atau Mayday, di Jakarta, Jumat (1/5).

FSP Sinergi BUMN merayakan Mayday dengan tema Bersih-Bersih dengan cara membersihkan sampah di stasiun KA Senen dan penanaman 1.000 pohon.

Dalam acara itu hadir Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri didampingi Dirjen PHI (Pembinaan Hubungan Industrial) Irianto Simbolon dan Direktur SDM dan IT Kuncoro Wibowo.

“Kegiatan ini dilakukan sebagai kritik sosial kepada pemerintah bahwa BUMN harus bersih dari stigma sarang KKN dan dijaga indepensi, netralitas, serta profesionalisme. BUMN harus dilepaskan dari kepentingan politik tertentu dengan menempatkan tokoh-tokoh politik pada BUMN,” tambah Irfan.

FSP Sinergi BUMN juga menyoroti regenerasi kepemimpinan di BUMN karena saat ini banyak direksi BUMN yang hanya bertukar posisi dari direksi BUMN lainnya yang bisnis intinya jauh berbeda. Padahal BUMN memiliki stok pekerja yang berkualitas dan pantas memimpin BUMN.

Intimidasi FSP Sinergi BUMN juga menyoroti intimidasi yang dilakukan Direksi BUMN terhadap para aktivis SP BUMN.

Ahmad mengungkapkan, beberapa SP BUMN mengalami tekanan yang luar biasa dari kepemimpinan BUMN yang tertutup dan bertangan besi.

Ia mencontohkan, sebanyak 16 Pengurus SP PT Indofarma (Persero) Tbk dicari-cari kesalahannya lalu di-PHK dengan alasan yang mengada-ada.

Selain itu, sebanyak empat pengurus inti SP Perum Percetakan Uang RI (Peruri) diskorsing karena mereka melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pembelian mesin cetak di Peruri.

“Hal ini tentu tindakan yang kurang dewasa dari Direksi Peruri dan komitmen Direksi Peruri untuk menjaga Peruri dari praktik KKN perlu dipertanyakan dan pengembangan ‘wishtleblowing system’ di Peruri diragukan,” katanya.

Ia mengungkapkan pula, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) menolak untuk berkomunikasi dengan Serikat Karyawan PNRI, hal ini menjadi ganjalan dalam membangun stabilitas hubungan industrial yang harmonis di BUMN. AN-MB