Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Dalam Negeri Tahun 2021 secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar pada Senin (7/6)/MB

Denpasar (Metrobali.com) –

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Dalam Negeri Tahun 2021 secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar pada Senin (7/6). Kegiatan yang diikuti oleh Bupati/Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 ini dibuka Menteri Dalam Negeri, Mohamad Tito Karnavian.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Mohamad Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan Pembekalan Kepemimpinan Dalam Negeri Tahun 2021 ini dilaksanakan sebagai upaya sinkronasasi pembangunan dari pusat hingga daerah. Dimana, pelaksanaanya menerapkan protokol kesehatan dengan dua sistem. Yakni Daring dan Luring dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya.

Selain itu, lanjut Tito bahwa pelaksanaan pembekalan ini hendaknya dimanfaatkan oleh bupati/walikota yang berstatus petahana sebagai ajang introspeksi terhadap program yang telah dijalankan.

“Khusus untuk petahana kita bedakan materinya, sehingga lebih aplikatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” terangnya

Pihaknya juga menekankan bahwa pembekalan ini bukan sekadar rutinitas. Melainkan upaya untuk mengadaptasikan aturan atau payung hukum pemerintah daerah yang terus berkembang dan berubah. Karenanya harus disesuaikan dengan dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah.

“Sinkronisasi ini penting untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, serta menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional,” jelasnya

Walikota Jaya Negara mengatakan, pelaksanaan Pembekalan Kepemimpinan Dalam Negeri ini merupakan momentum bagi Pemkot Denpasar untuk mensinergikan pembangunan dengan pemerintah pusat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi wahana dalam menciptakan solusi atas permasalahan pemerintah daerah.

“Jadi kami sudah inventarisasi permasalahan daerah yang dapat disinergikam dengan pemerintah pusat, sehingga dapat diciptakan solusi penanganan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. RED-MB