SUNARTAKetua Koordinator Badan Anggaran DPRD Badung I Made Sunarta.
Mangupura (Metrobali.com)-
Usai Rapat Paripurna DPRD Badung dengan Agenda Penandatanganan Surat Keputusan Terhadap 9 Raperda Dan Nota Kesepakatan 4 Dokumen Penganggaran Daerah Kabupaten Badung, Senin (17/7) Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta yang juga Koordinator Badan Anggaran DPRD Badung mengatakan rapat Tgl 17 Juli memutuskan 9 raperda dan 4 dokumen rancangan penganggaran yang dibahas selama 4 bulan.
“Kerja keras empat bulan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Raperda untuk kepentingan rakyat dan dokumen rancangan penganggaran. Saya apresiasi positif” ujar Made Sunarta. Ditambahkan di Tahun 2017 ini ia menilai Bupati Badung Nyoman Giri Prasta beserta jajarannya mampu menaikkan pendapatan hampir setengah triliun tepatnya Rp. 435 Miliar serta meningkatkan belanja daerah mencapai Rp 720 Miliar. Menurut Sunarta dengan kenaikan belanja daerah, akan terjadi berbagai program kegiatan sehingga timbul multiplier efect kepada masyarakat. Pasalnya semakin besar pengeluaran pemerintah akan memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya berharap sisa waktu 5 bulan kedepan semua program dapat dilaksanakan dengan baik.
“Biasanya Badung realisasinya 85% hingga 90% dan terlaksana dengan baik” ujarnya. Terkait dengan APBD 2018 yang akan dibahas sekitar Oktober atau Nopember 2017 mendatang, sudah ditetapkan MOU atau Nota Kesepakatannya. Legislatif bersama eksekutif sudah menyepakati tentang KUA PPAS dan Rencana Anggaran Belanja Tahun 2018 yang mencapai Rp. 6,203 Triliun lebih. Legislatif berharap dengan anggaran tersebut seluruh program kerja yang akan dilaksanakan oleh eksekutif dapat terlaksana dengan baik yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Badung menurut Politisi Demokrat asal Desa Abianbase-Mengwi ini berkat tingginya intensitas komunikasi kedua lembaga tersebut. Ini terbukti Bupati Giri Prasta yang dinilai transparan dalam hal penganggaran dan program kegiatan yang dilaksanakan.  “Kita diberikan semua dokumen-dokumen yang akan dikerjakan di tahun-tahun berikutnya. Jadi kami di DPRD sangat gampang melihat, menilai dan makin mudah mengawasinya” terang Made Sunarta Semua program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif sudah diberikan lebih awal. Bagi legislatif ini sangat baik dan sebagai bentuk keterbukaan.
“Tidak ada kegiatan nantinya yang muncul tiba-tiba atau siluman. Di Badung itu dengan keterbukaan Bupati Badung semua kegiatan menggunakan sistem by name by addres” jelasnya.  Hal ini menurut Sunarta tidak terlepas dari komitmen Bupati Giri Prasta untuk membuktikan transparansi kepada masyarakat yang dirancang dari awal atau perencanaan.  Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata yang mengapresiasi kinerja bupati Tahun 2016, karena dari segi pendapatan terjadi peningkatan. Begitu pula pendapatan dari APBD Induk 2017 naik  terus hingga APBD Perubahan yang mencapai Rp. 5,2 Triliun.
“Kami di dewan sangat mendukung Bupati terhadap kebijakan-kebijakan teknis yang diambil sehingga pembangunan di Badung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi” ungkap politisi asal Desa Dalung Kuta Utara ini. Ditambahkan belum pernah ada trend terus meningkat. Menurut Putu Parwata ini prestasi yang membanggakan, bahkan trend meningkat terjadi sejak 2015. Diharapkan peningkatan ini menjadi stimulus bagi kepentingan masyarakat sehingga pembangunan berjalan di semua sektor dan berkembang dengan baik. Ini merupakan hasil kerjasama uang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia.
Sementara Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyebutkan penetapan 9 Raperda dan 4 Dokumen Penganggaran tepat waktu. Program kegiatan yang dilaksanakan sangat jelas mulai dari hulu, tengah hingga hilir yang terukur dan terarah. Bukan hanya melaksanakan program kegiatan  namun juga terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah. “Yang paling penting adalah bagimana eksekutif dan legislatif berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah” ungkap Giri Prasta.
Menurutnya ketika APBD sudah meningkat akan semakin cepat dan semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan menuju masyarakat Badung sejahtera yang nantinya akan bahagia. Terkait transparansi pihaknya sudah mewujudkan melalui e-planning dan e-musrenbang. Bappeda dan Dinas Kominfo pun sudah diminta untuk mem-publish agar masyarakat bisa mengakses untuk mengetahui dengan jelas produk bupati dan dewan.  Penetapan 9 Raperda dan 4 Dokumen Penganggaran ini sudah melalui beberapa tahapan sebelumnya diantaranya Rapat Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Badung, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD pada 12 Juli 2017 dan Jawaban Pemerintah pada 14 Juli 2017. Selanjutnya 9 Raperda ini dapat disepakati dan ditetapkan menjadi perda setelah mendapatkan Persetujuan Gubernur Bali.   RED-MB