Denpasar (Metrobali.com)-

Data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menyebutkan, presentasi penduduk miskin di Bali pada Maret 2012 mengalami penurunan dibandingkan periode bulan Maret tahun 2011. Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2012 tercatat mencapai 4,18 persen atau turun sekitar 0,02 persen dibandingkan Maret 2011 yang mencapai 4,20 persen. Secara garis besar, penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008, penduduk miskin di Bali tercatat sebanyak 6,17 persen. Selanjutnya pada tahun 2009 menurun menjadi 5,13 persen, tahun 2010 tercatat sebanyak 4,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2011 dan 2012 terus bergerak turun menjadi 4,20 persen dan terakhir 4,18 persen.

Menanggapi hasil pendataan BPS ini, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng,SP,M.SI menilai, turunnya angka kemiskinan itu merupakan hal yang sangat positif. Menurutnya, turunnya angka kemiskinan ini tak terlepas dari berbagai program yang telah dilaksanakan Pemprov Bali. “Itu artinya berbagai program Bali Mandara yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan,” imbuhnya. Menurut Teneng, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika memang mengarahkan berbagai programnya untuk menekan angka kemiskinan. Hal itu tercermin dari besarnya alokasi anggaran untuk belanja publik dalam APBD Provinsi Bali mulai tahun anggaran 2009.

Pada tahun 2009, total APBD mencapai Rp. 2,01 trilyun, 76 persen atau sebesar Rp. 1,5 trilyun lebih dialokasikan untuk Belanja Publik dan hanya 24 persen atau sebesar Rp. 478 milyar untuk Belanja Aparatur. Pada Tahun 2010, APBD meningkat menjadi Rp. 2,4 trilyun, 75 persen atau sebesar Rp. 1,78 Trilyun dialokasikan untuk Belanja Publik dan 25 persen atau sebesar Rp. 604,7 trilyun untuk Belanja Aparatur. “Pada tahun 2011 kita berhasil meningkatkan APBD menjadi Rp.2,98 trilyun lebih, 77 persennya atau sebesar Rp. 2,3 trilyun untuk Belanja Publik dan hanya 23 persen atau Rp. 692,35 milyar untuk Belanja Aparatur,” urainya.

Lebih jauh Ketut Teneng memaparkan, Belanja Publik difokuskan untuk membiayai berbagai program unggulan pro rakyat diantaranya Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Pendidikan dan Jaminan Kredit Bali Mandara. Hingga memasuki tahun ke empat pelaksanaannya, manfaat berbagai program yang dilaksanakan sangat dirasakan oleh masyarakat.

Program JKBM telah melayani 5 juta lebih masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan secara gratis mulai tingkat Puskesmas hingga rawat inap di rumah sakit. Sementara dalam bedah rumah, Pemprov Bali telah berhasil menyelesaikan 5.000 rumah untuk masyarakat kurang mampu yang sebelumnya terpaksa tinggal di rumah yang tak layak huni. Selain itu, program Simantri juga punya andil dalam menekan angka kemiskinan. Program ini bertujuan untuk membangkitkan sektor pertanian dan mengangkat pendapatan petani pelaksana minimal dua kali lipat dalam 4 hingga 5 tahun pelaksanaannya.

Hingga saat ini, kata Teneng,  Bali telah memiliki 300 unit Simantri yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Lebih dari itu, program pendidikan juga mendapat perhatian khusus. Dari tahun ke tahun, alokasi anggaran untuk pendidikan terus ditingkatkan. Tahun 2009, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 42,029 milyar, tahun 2010 sebesar Rp. 85,799 milyar, tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 215,714 milyar. Seluruh program tersebut menurut Teneng merupakan bagian dari upaya menekan angka kemiskinan guna mewujudkan masyarakat Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. SUT-MB