Prof Nanat Fatah Natsir 1

Jakarta (Metrobali.com)-

Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan sikap Partai Golkar yang menolak pemilihan kepala daerah langsung bisa mengganggu kekompakan Koalisi Merah Putih (KMP).

“Kalau benar ada kesepakatan antara KMP dengan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada Langsung, secara etika politik dan kesantunan sebaiknya ditepati. Kalau tidak bisa mengganggu kekompakan KMP,” kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Jumat (5/12).

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan sudah tampak gejala ketidakkompakan KMP pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali. Saat pembukaan, seluruh pimpinan partai anggota koalisi dan Partai Demokrat hadir.

“Namun, saat penutupan, PAN dan Demokrat tidak terlihat. Apakah mungkin ini ada kaitannya dengan sikap Golkar menolak Perppu atau ada acara lain yang lebih penting?” tutur mantan rektor UIN Bandung itu.

Terkait Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat presiden, guru besar sosiologi UIN Bandung itu sependapat dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menawarkan tiga alternatif.

Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Yusril sempat menyampaikan tiga alternatif yaitu menolak perppu yang berakibat akan ada kekosongan hukum, menerima perppu terlebih dahulu kemudian secepatnya melakukan revisi untuk menyempurnakan dan menerima perppu secara bulat tanpa catatan.

“Alternatif menolak perppu paling banyak mudharatnya. Mungkin alternatif kedua dan ketiga yang paling sedikit mudharatnya dan memungkinkan,” katanya.

Munas IX Partai Golkar di Bali memutuskan untuk mendukung pemilu kepala daerah melalui DPRD. Itu berarti partai berlambang pohon beringin itu akan menolak Perppu Pilkada.

Partai Demokrat menilai keputusan itu sebagai bentuk ingkar janji karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan KMP, termasuk Partai Golkar, untuk mendukung pemilu kepala daerah langsung.

“Ada kesepakatan tertulis yang dibuat Partai Demokrat dan KMP. Kalau setelah munas, Aburizal Bakrie menyatakan penolakannya terhadap Perppu Pilkada, Partai Demokrat siap mengungkapkan secara terbuka kepada rakyat,” kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. AN-MB