Nono Sampono 3

Jakarta (Metrobali.com)-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Nono Sampono menyatakan pentingnya payung undang-undang kemaritiman sebagai dasar hukum yang mampu mengakomodasi segala perundang-undangan terkait dunia kelautan nasional.

“Saat ini teman-teman di DPD sedang membuat rancangan induk undang-undang kemaritiman sebagai suatu payung hukum dari undang-undang yang berkaitan dengan kelautan. Kita ini tidak punya induk undang-undang kemaritiman,” kata Nono di Jakarta, Rabu (27/8).

Letjen TNI (Marinir) Purnawirawan itu mengatakan, saat ini Indonesia memiliki banyak perundangan yang berkaitan dengan kelautan, yang tidak terintegrasi dalam satu payung perundangan. Hal ini membuat aspek kemaritiman menjadi tidak terkoordinasi dengan baik.

“Jadi sekarang adanya telur-telur perundangan tentang kelautan, perikanan, tapi tidak ada undang-undang yang menjadi payung dalam masalah kemaritiman ini,” ujar dia.

Nono yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut menilai, masalah kemaritiman saat ini tidak terbatas pada pengelolaan laut, tetapi termasuk kemanaan kelautan nasional.

Dia mencontohkan di negara maju seperti Tiongkok, penahanan terhadap satu kapal tanker milik negara akan dihadapi dengan satu armada laut Tiongkok.

“Masalahnya di Indonesia, sejak wilayah laut kita semakin luas sesuai Deklarasi Djuanda, kemampuan kita mengamankan perairan tidak bertambah. Selain itu kontribusi maritim terhadap PDB hanya sekitar 18,6 persen,” ujar dia.

Dia mengatakan pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki kesadaran dan komitmen atas dunia maritim, namun hal itu perlu ditopang kemampuan operasionalisasi dan konsistensi melalui sebuah payung hukum besar kemaritiman.

“Induk undang-undang kemaritiman yang sedang dirancang DPD saat ini seperti ‘gayung bersambut’ dengan visi besar pemerintahan Jokowi di bidang kemaritiman,” kata dia.

Sebelumnya Presiden terpilih Jokowi sudah berulang kali mengucapkan janjinya untuk membangun aspek maritim Indonesia. Salah satu upaya yang akan dilakukan Jokowi adalah membangun jaringan tol laut yakni mempermudah akses distribusi melalui jalur laut. AN-MB