Denpasar (Metrobali.com)

 

Masih adanya ketidakadilan dari perlakuan pemerintah Bali dalam hal penerimaan siswa baru terhadap sekolah swasta dan klarifikasi adanya dugaan penyelewengan dana komite serta adanya protes orang tua Siswa di Bali soal polemik Wisuda TK-SMA yang kerap dipandang sebagai pengeluaran biaya yang tidak perlu membuat Senator DPD Arya Wedakarna gerah dan mengundang beberapa pemangku kepentingan pendidikan untuk mensosialisasikan larangan dari Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) terkait persoalan tersebut ke dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga Provinsi Bali (Disdikpora), Jum’at (7/7/2023).

“Sebaiknya penyelenggaraan acara yang sering disamarkan dengan memakai nama ‘pelepasan’ tersebut sebaiknya dihindari, lagipula biaya sebesar itu hanya memberatkan para orang tua murid dengan kewajiban membeli Toga dan Jubah apalagi dengan embel-embel Wisuda,” tegas AWK.

AWK mengingatkan bahwa Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kegiatan Wisuda Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah,”

Dalam kesempatan tersebut AWK juga menyatakan keprihatinannya atas minimnya perhatian dinas pendidikan di bali terhadap sekolah swasta baik pengalokasian anggaran maupun jalinan komunikasi antar keduanya. Hal ini terlihat dari kualitas setiap pelaksanaan PPDB setiap tahun dan fenomena siswa ‘titipan pejabat’ serta penyusunan Renstra pendidikan yang sama sekali tidak merangkul kepentingan swasta hingga wacana pembangunan gedung sekolah negeri baru yang mengakibatkan sekolah swasta akan semakin tidak kebagian murid.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, menjelaskan kondisi sekolah-sekolah swasta diBali, khususnya tingkat SMA/SMK. “Kami keberatan dengan Pemprov Bali yang terus membangun sekolah. Dasarnya adalah tamatan SMP pada 2022 berjumlah 66 ribu siswa , sedangkan daya tampung SMA/SMK di Bali mencapai 86 ribu siswa. Jadi ada kelebihan bangku sebesar 20 ribu,” urai Ngurah Ambara.

Ambara pun mengungkap kabar yang menyebutkan Pemprov Bali akan membangun 17 sekolah baru di seluruh Bali. “Faktanya pada tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 27 sekolah swasta sudah gulung tikar. Dari 101 sekolah, kini tersisa 74 sekolah. Harapan kami, sudah seharusnya dilakukan moratorium pembangunan sekolah,” pintanya.

Adapun anggaran dana untuk pembangunan sekolah, sambung Ambara, hendaknya digunakan untuk memberdayakan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada, bahkan sejumlah sekolah swasta disebutkan berdiri lebih dulu dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga dari sisi histori peran sekolah swasta dalam dunia pendidikan patut mendapat dukungan dari pemerintah. (hd)