M Hanif Dhakiri

Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta pemerintah Austria melanjutkan program bantuan untuk pengembangan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia.

“Dengan program bantuan berupa peralatan dan pelatihan bagi instruktur ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pencari kerja,” kata Menaker saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Austria Andreas Karabaczek di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (26/1).

Dalam pertemuan itu, Hanif mengatakan kedua pihak sepakat untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar pemerintah terutama di bidang ketenagakerjaan.

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Austria yang senantiasa melakukan kerja sama serta membantu Pemerintah Indonesia dalam pengembangan infrastruktur, transportasi, pengelolaan sumber daya mineral dan juga dalam konteks pengembangan SDM.  “Kita berharap kerja sama dengan Austria segera terlaksana melalui program bantuan peralatan dan pelatihan instruktur di Balai Latihan Kerja,” kata Hanif.

Sejak tahun 1996-2004, Kemnaker telah bekerja sama dengan Pemerintah Austria dalam membantu pengembangan BLK di Serang, Tangerang, Bekasi, Tanjung Pinang dan Balikpapan.

“Kita dorong agar ada kerja sama kembali dalam pengembangan BLK termasuk pengembangan instruktur serta pengembangan kompetensi kerja melalui pengakuan standarisasi dan kompetensi,” kata Hanif.

Bantuan yang dulu pernah diberikan Austria antara lain pembangunan fisik (gedung) BBLKI Serang, pengadaan peralatan pelatihan BBLKI Serang dan asistensi teknis berupa pelatihan bagi instruktur BBLKI Serang.

Program bantuan juga meliputi pendampingan penyusunan program pelatihan teknisi selama tiga tahun dan implementasinya serta pendampingan pelatihan kejuruan las dan sertifikasi oleh Institute International of Welding (IIW).  Hanif menambahkan program bantuan dibutuhkan untuk mengembangkan program pelatihan kerja di BLK-BLK yang tersebar di seluruh Indonesia yang selama ini terkendala akibat terbatasnya anggaran.

Berdasarkan data Kemnaker saat ini terdapat 14 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 262 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.  “Yang harus diprioritaskan mendapat bantuan adalah BLK-BLK di daerah yang peralatannya sudah ketinggalan jaman dan teknologi yang digunakan juga tidak ‘update’ sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” kata Hanif.

Keberadaan BLK dikatakan Hanid mestinya harus mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri.

Sementara itu, dalam pertemuan itu Hanif juga meminta agar Austria membuka kesempatan kerja yang lebih luas pagi TKI formal dan profesional agar dapat bekerja disana.

“Dengan adanya pengakuan kompetensi kerja di beberapa jabatan, kiranya pemerintah Austria dapat membuka kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki Keterampilan dan profesional untuk bekerja ke Austria,” kata Hanif.

Menaker juga meminta Austria membuka kesempatan Pemagangan di Austria bagi pekerja muda Indonesia di perusahaan-perusahaan Austria.

Duta Besar Austria Andreas Karabaczek Andreas berjanji akan segera menindaklanjuti permintaan Indonesia agar membuka kembali kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan membantu pengembangan BLK.

Dubes juga menyatakan apresiasinya atas kerja sama yang telah terjalin selama ini antara kedua negara. AN-MB