Mangupura (Metrobali.com)-

Kursi Wakil Bupati Badung yang ditinggalkan I Ketut Sudikerta sudah seharusnya terisi. Jika ini tidak terisi, itu berarti mekanisme politik dalam partai-partai tidak berjalan. Hal ini akan semakin menunjukkan bahwa bantuan ke Partai Politik (Parpol) mubazir.

Demikian aktivis KRBB, I Wayan Suyasa dan Made Dharma di Mangupura, kemarin. Suyasa mengatakan, KRBB terdiri dari beberapa partai. Setiap partai politik sudah mengetahui posisinya masing-masing. Karena itu, semua partai tentu sudah mengetahui bagaimana seharusnya mengisi kekosongan tersebut. “Ini kan sudah melalui pembicaraan dari sejak pencalonan,”kata pengurus PNBK Badung ini.

Pada pencalonan, katanya, KRBB menyepakati calon wakil bupatinya berasal dari Partai Golkar. Karena itu, pengganti Sudikerta semestinya berasal dari Partai Golkar. “Etika politiknya seperti itu,”katanya. Oleh karena itu, ini harus diserahkan kepada mekanisme di Partai Golkar, sedangkan partai-partai yang lainnya mendukungnya.

Menurutnya, partai-partai pendukung hendaknya sudah mengetahui posisi dan kontribusinya. Setiap partai memang memiliki hak yang sama, tetapi setiap partai sudah tahu posisi dirinya. Dharma juga mengatakan hal itu. Ia menambahkan, mekanisme partai harus berjalan mengenai hal ini. Walaupun demikian, setiap anggota KRBB tentu harus berbicara.

Hal seperti itu, kata Dharma, seharusnya sudah berjalan secara baik. Sebab semua partai telah membiasakan diri untuk berdemokrasi. Apalagi setiap partai telah mendapatkan dana parpol yang sesuai jumlah kursi. Jika dana itu tidak bisa mengembangkan pola demokrasi yang baik, penggunaan dana parpol itu bisa dipertanyakan. “Itu dana public yang harus dipertanggungjawabkan, dan bisa diperiksa oleh BPK,”ujarnya. TAR-MB