Eksekutif Memilih Tak Hadiri Raker Dengan Dewan

Karangasem (Metrobali.com)-

Rencana rapat kerja eksekutif dengan DPRD melalui gabungan komisi yang sedianya membahas berbagai permasalahan yang disampaikan masyarakat ke lembaga dewan terpaksa harus ditunda. Penyebabnya, pihak eksekutif memilih tidak hadir kedalam raker tersebut, padahal dewan sendiri telah menunggu kehadiran eksekutif. Ketidakhadiran eksekutif pun tidak ada kejelasan apa yang melatarbelakanginya.

Rapat gabungan komisi sendiri dipimpin ketua DPRD I Nengah Sumardi, Kamis (22/6) kemarin. Menurut Sumardi, surat undangan telah disampaikan secara resmi ke eksekutif karena ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat dan harus secepatnya di selesaikan. Selain permasalahan yang disampaikan para pengusaha Fast Boat yang sempat datang ke dewan, juga ada surat dari pedagang di pasar timur Amlapura tentang adanya pungutan diluar pungutan resmi. “Ini semestinya secepatnya diselesaikan, apalagi nanti sudah libur panjang,” ujar Sumardi.

Sumardi juga mengatakan, selain keluhan pengusaha fast boat dan masyarakat Padangbai, dewan juga menerima surat dari desa adat Sibetan. Desa adat Sibetan mempertanyakan keputusan pemkab Karangasem yang melakukan pergantian kepala pasar tanpa adanya rekomendasi dari desa adat Sibetan. “Pergantian itu tidak seusai dengan aturan setiap pergantian itu harus ada rekomendasi desa adat,” ujar Sumardi.

Sumardi juga mengatakan, pihak lembaga dewan juga mendapat aduan secara lisan dari para pedagang di pasar Amlapura timur. Keluhan itu terkait pungutan kepada para pedagang. Setiap pungutan apapun, kata Sumardi semestinya di koordinasikan dengan DPRD Karangasem. “Setiap pungutan ada aturan yang mengatur. Semestinya hari ini kita ingin mendengar penjelasan dari eksekutif. Tetapi karena tidak ada apa boleh buat,” ujarnya.

Pihaknya pun merasa di lecehkan oleh sikap eksekutif yang tidak mengindahkan surat undangan dari dewan. Padahal, menurutnya tadi beberapa eksekutif telah hadir ke gedung dewan, namun mereka malah pergi tanpa ada kejelasan. “Tentang keinginan pemerintah menaikan retribusi dari 10 ribu menjdi 100 ribu kepada para pengusaha fast boat, kemarin di desak minta klarifikasi kebadan pengelola atau yang bertanggung jawab. Saat ini pihak eksekutif diajak menyelesaikan masalah malah tidak hadir.  Kalau begini nanti ada permasalahan muncul mungkin kita tutup mata saja,” ujarnya lagi. RED-MB