lukmanul hakim 1

Jakarta (Metrobali.com)-

Dua petinggi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) mulai menyebutkan Lukman Hakim Saifuddin untuk calon ketua umum partainya, meskipun belum ada kepastian kapan pelaksanaan muktamar partai berlambang kabah tersebut.

Perihal figur yang dinilai layak untuk melanjutkan kepemimpinan di PPP, ada beberapa, di antaranya Lukman Hakim Saifuddin, kata Ketua DPW PPP Kepulauan Riau, Safrudin Aluan, melalui siaran pers dari Humas DPP PPP, Jumat (22/8).

Menurut dia, Lukman dikenal sebagai sosok yang bersih, berintegritas, dan punya komitmen untuk membesarkan partai.

“Pak Lukman adalah salah satu kader terbaik partai,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara, Suharto Karim berpandangan, calon ketua umum PPP hendaknya memiliki kapabilitas, integritas, dan jiwa kepemimpinan yang amanah.

Suharto Karim menilai, Lukman Hakim Saifuddin adalah figur yang layak untuk diusung sebagai calon ketua umum.

Dia optimistis, kader-kader PPP akan memilih tokoh yang potensial dan memiliki kemampuan untuk memimpim PPP mendatang Lukman Hakim Saifuddin saat ini menduduki jabatan Menteri Agama.

“Kami DPW telah mendorong agar DPP segera menyelenggarakan muktamar yang waktu pelaksanaanya tergantung keputusan DPP,” kata Ketua DPW PPP Kepulauan Riau, Safrudin Aluan.

Menurut Safrudin, pada pertemuan di Bali, sebanyak 22 DPW PPP telah mengajukan desakan agar Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mundur dari jabatannya.

Pada pertemuan tersebut, kata dia, sebanyak 22 DPW PPP juga mendesak agar DPP PPP segera menyelenggarakan muktamar untuk menyelamatkan partai.

Desakan agar Suryadharma Ali mundur, menurut Safrudin, muncul setelah menjadi tersangka kasus korups dana haji dan suiopaya yang bersangkutan bisa fokus menghadapi kasus hukum tersebut.

“Namun, DPP PPP hingga saat ini belum menentukan jadwal pelaksanaan muktamar,” katanya.

Safrudin Aluan menambahkan, sesuai amanat musyawarah kerja nasional (Mukernas) III di Bogor, pada Juli 2014, pelaksanaan muktamar PPP dirncang pelaksananannya pada tenggang sebulan pemilu presiden 9 Juli 2014 hingga sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober.

Pelaksanaan muktamar ini, kata dia, merupakan kebutuhan guna terwujudnya regenerasi kepemimpinan di PPP.

“Kami DPW-DPW juga telah mendorong agar segera diselenggarakan muktamar,” katanya. AN-MB