Denpasar, (Metrobali.com)-

Fraksi Demokrat dan Golkar DPRD Bali meminta Pemerintah Bali mengembalikan fungsi SMAN Bali Mandara yang terletak di Kabupaten Buleleng pada posisi semula sebagai sekolah gratis bagi siswa miskin yang berasrama.

Hal dikemukan pada acara Rapat Paripurna ke-42 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 dalam pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 serta Raperda Provinsi Bali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. pada Senin, 2 Oktober 2023. Acara itu dihadiri Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya dan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra, SE menegaskan, arahan Pemerintah Pusat dan sesuai dengan sistim pembangunan bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dalam bidang Pendidikan untuk masyarakat termasuk masyarakat miskin.

Menurutnya, SMAN Bali Mandara ini pernah menjadi kebaanggaan Bali karena telah mampu mengangkat derajat masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya yang berprestasi.

Selain itu, SMAN Bali Mandara telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Pusat akan prestasi dan keberhasilan anak didiknya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali I Wayan Rawan Atmaja dibacakan I.G.K. Kresna Budi mengungkapkan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, saat ini sangat diharapkan SMA/SMK Bali Mandara tidak saja dilaksanakan secara regular.

Tetapi diusulkan secara bertahap, dilaksanakan kembali pola seperti pada saat awal didirikan. Karena hal tersebut sangat mendorong prestasi anak didik dan prestasi Sekolah Bali Mandara.

Disamping agar fasilitas yang ada tidak mubazir, untuk itu agar mulai dari tahap pertama di rekrut anak didik sebesar 15%. Dimana anak didik baru direkrut dengan memprioritaskan anak didik yang tidak mampu dan pintar, serta dididik dengan sistem asrama.

“Kami menyadari anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali sangat terbatas, untuk hal tersebut disarankan dengan menggunakan anggaran dari bantuan CSR,” ujarnya.

Fraksi Demokrat DPRD Bali juga mengharapkan Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya untuk melakukan Tata Kelola birokrasi dari tingkat Provinsi sampai tingkat kecamatan dan Desa serta bersih-bersih terhadap adanya jabatan rangkap. (RED-MB)