Andrinof Chaniago : Kabupaten Badung Patut Menjadi Model Pembangunan Yang Berkualitas
Mangupura, (Metrobali.com) –
Bupati Badung AA Gde Agung bersama Wakil Bupati Badung I Made Sudiana menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Andrinof Chaniago di Puspem Badung, Senin (3/8) kemarin. Dalam kunjungannya Menteri didampingi Plt. Deputi sarana Prasarana Bappenas Dida Heriadi Salya. Hadir pula Ketua DPRD Badung diwakili Nyoman Satria, Sekda Badung Kompyang R. Swandika serta pejabat dilingkungan Pemkab Badung.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pembangunan sosial ekonomi di kabupaten Badung. Menurutnya dengan keberhasilan pembangunan tersebut sudah saatnya Badung menjadi model percontohan pembangunan bagi daerah-daerah lainnya serta dapat menjadi model pembangunan nasional. “Kabupaten Badung patut menjadi model pembangunan yang berkualitas,” katanya. Dikatakan, tidak banyak daerah seperti Kabupaten Badung, dan Beliau mengakui masih banyak daerah yang potensi wilayahnya berlimpah namun belum bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ditambahkannya bahwa keberhasilan pemerintah dalam membangun pertumbuhan sosial ekonomi masyarakatnya diawali dari komitmen, kegigihan dan kepemimpinan dari kepala daerahnya. Dari komitmen tersebut akan lahir tata kelola pemerintahan yang baik serta kesadaran yang kuat dari Aparatur Sipil Negara sehingga mengakibatkan terjadi sebuah perubahan secara gradual. “Untuk mewujudkan Pemerintahan yang ideal, maka apa yg dikerjakan oleh pemerintah harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya,” tambahnya. Untuk itu dalam menjalankan misi peningkatan produktivitas pertumbahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, dalam RPJMN terpilih lima sektor pertumbuhan sosial ekonomi yaitu sektor pangan, kelautan dan perikanan, energi khususnya listrik, industri, pariwisata.
Bupati Gde Agung menyampaikan, terimakasih atas kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kabupaten Badung. Kunjungan ini dinilai merupakan kehormatan yang luar biasa, mengingat masa tugas Bupati akan berakhir 5 Agustus 2015. Dijelaskan, selama kurun waktu 10 tahun memimpin badung, Beliau sering memberikan penugasan kepada jajaran tanpa terikat dengan hari maupun jam kerja. Semua yang dilakukan tersebut semata-mata karena tuntutan situasi dan kondisi guna memenuhi harapan masyarakat Badung. “Pemkab Badung memiliki jiwa dan semangat yang sejalan dengan pemerintah yaitu semangat kerja, kerja dan kerja,” kata Bupati.
Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan mengenai perkembangan perekonomian daerah, kemiskinan dan ketenagakerjaan, infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Tata Kelola Pemerintahan. Dijelaskan, Tata kelola pemerintahan disadari merupakan salah satu isu krusial dan substantif. Diakui pula telah merasakan berbagai kondisi yang terus menjadi pelecut untuk terus berbenah. Pada tahun 2009 hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Badung memperoleh opini disclaimer. Tahun 2010 dan 2011 naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian tahun 2012 dan 2013 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun tahun 2014 sempat mendapat opini tidak wajar dan tahun 2015 kembali meraih WTP. “Kami menyadari masih terdapat sejumlah agenda pembangunan lainnya yang belum dapat dituntaskan selama 10 tahun terakhir. Namun kami berkeyakinan bahwa berbagai hal yang kami kerjakan ini telah dapat menjadi landasa yang baik untuk keberlanjutan pembangunan kabupaten badung pada era selanjutnya,” jelas Bupati.
Usai berkunjung ke Puspem Badung, Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi Kepala Bappeda Litbang Badung I Wayan Suambara meninjau Estuary Dam dan normalisasi Tukad Mati dalam upaya pencegahan banjir sekaligus sebagai destinasi baru. RED-MB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pembangunan sosial ekonomi di kabupaten Badung. Menurutnya dengan keberhasilan pembangunan tersebut sudah saatnya Badung menjadi model percontohan pembangunan bagi daerah-daerah lainnya serta dapat menjadi model pembangunan nasional. “Kabupaten Badung patut menjadi model pembangunan yang berkualitas,” katanya. Dikatakan, tidak banyak daerah seperti Kabupaten Badung, dan Beliau mengakui masih banyak daerah yang potensi wilayahnya berlimpah namun belum bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ditambahkannya bahwa keberhasilan pemerintah dalam membangun pertumbuhan sosial ekonomi masyarakatnya diawali dari komitmen, kegigihan dan kepemimpinan dari kepala daerahnya. Dari komitmen tersebut akan lahir tata kelola pemerintahan yang baik serta kesadaran yang kuat dari Aparatur Sipil Negara sehingga mengakibatkan terjadi sebuah perubahan secara gradual. “Untuk mewujudkan Pemerintahan yang ideal, maka apa yg dikerjakan oleh pemerintah harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya,” tambahnya. Untuk itu dalam menjalankan misi peningkatan produktivitas pertumbahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, dalam RPJMN terpilih lima sektor pertumbuhan sosial ekonomi yaitu sektor pangan, kelautan dan perikanan, energi khususnya listrik, industri, pariwisata.
Bupati Gde Agung menyampaikan, terimakasih atas kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kabupaten Badung. Kunjungan ini dinilai merupakan kehormatan yang luar biasa, mengingat masa tugas Bupati akan berakhir 5 Agustus 2015. Dijelaskan, selama kurun waktu 10 tahun memimpin badung, Beliau sering memberikan penugasan kepada jajaran tanpa terikat dengan hari maupun jam kerja. Semua yang dilakukan tersebut semata-mata karena tuntutan situasi dan kondisi guna memenuhi harapan masyarakat Badung. “Pemkab Badung memiliki jiwa dan semangat yang sejalan dengan pemerintah yaitu semangat kerja, kerja dan kerja,” kata Bupati.
Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan mengenai perkembangan perekonomian daerah, kemiskinan dan ketenagakerjaan, infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Tata Kelola Pemerintahan. Dijelaskan, Tata kelola pemerintahan disadari merupakan salah satu isu krusial dan substantif. Diakui pula telah merasakan berbagai kondisi yang terus menjadi pelecut untuk terus berbenah. Pada tahun 2009 hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Badung memperoleh opini disclaimer. Tahun 2010 dan 2011 naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian tahun 2012 dan 2013 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun tahun 2014 sempat mendapat opini tidak wajar dan tahun 2015 kembali meraih WTP. “Kami menyadari masih terdapat sejumlah agenda pembangunan lainnya yang belum dapat dituntaskan selama 10 tahun terakhir. Namun kami berkeyakinan bahwa berbagai hal yang kami kerjakan ini telah dapat menjadi landasa yang baik untuk keberlanjutan pembangunan kabupaten badung pada era selanjutnya,” jelas Bupati.
Usai berkunjung ke Puspem Badung, Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi Kepala Bappeda Litbang Badung I Wayan Suambara meninjau Estuary Dam dan normalisasi Tukad Mati dalam upaya pencegahan banjir sekaligus sebagai destinasi baru. RED-MB
Kredit
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.