Foto: Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta.

Denpasar (Metrobali.com)-

Ada upaya pihak dan kelompok tertentu untuk melakukan “kudeta” terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di tengah elektabilitas partai “biru berlambang bintang mercy” ini meroket dan melaju kencang jelang Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024.

Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta bersuara lantang mengingatkan pihak-pihak yang ingin mengambil alih paksa kepemimpinan Ketum Demokrat AHY yang sah melalui langkah-langkah inkonstitusional dan mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebab aksi tersebut sangat mencederai demokrasi dan etika politik yang sangat dijunjung tinggi sebagai insan dan warga negara yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Mudarta yang dikenal sebagai politisi bersahaja, santun dan religius ini mengingatkan akan adanya karma politik bagi para tokoh maupun elit politik yang ingin mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat. Baginya karma politik itu akan segera tiba, dengan kata lain karma politik itu sifatnya instan dan cepat memberikan hukuman.

“Karma di politik cepat. Kalau orang Bali bilang karma pala cicih (hasil atas perbuatan buruk segera diterima),” kata Mudarta di Denpasar, Selasa (2/2/2021).

Kader-kader Demokrat di daerah seperti di DPD Demokrat Provinsi Bali pun merapatkan barisan mempertahankan marwah, wibawa dan keutuhan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dari ancaman kudeta dan gerakan inkonstitusional dari kelompok tertentu yang disinyalir melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan Mudarta menegaskan Demokrat Bali siap “Perang Puputan” melawan upaya kudeta dan upaya merongrong marwah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. “Bali siap Puputan bersama AHY dan SBY menjaga marwah Partai Demokrat,” tegas Mudarta.

Bagi Mudarta upaya mengkudeta kepemimpinan di Partai Demokrat tidak terlepas juga dari posisi partai ini yang makin dicintai rakyat dan makin seksi serta berpeluang besar memenangi Pileg dan Pilpres 2024.

Sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitas Partai Demokrat yang berstatus sebagai oposisi pemerintah (tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi) terus melejit bahkan hingga masuk tiga besar di bawah PDI Perjuangan dan Golkar.

Misalnya hasil survei dari Indonesia Development Monitoring (IDM) tentang elektabilitas partai politik di Indonesia menyebutkan elektabilitas Partai Demokrat meroket ke tempat ketiga dengan perolehan 11,6 persen.

“Temuan beberapa lembaga survei, LKPI, IDM, Roda Tiga, Demokrat masuk papan atas tiga besar. Ini bentuk apresiasi rakyat pada Demokrat sebagai partai cerdas, bersih santun, punya kemampuan cetak legislatif dan eksekutif. Ini bukti Demokrat makin dicintai rakyat,” terang Mudarta.

Dikatakan, saat tidak berkuasa, Demokrat menjadi oposisi melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan di saat banyak partai politik lain memilih “membebek” bergabung ke koalisi pemerintahan.

Saat ada bencana, saat ada pandemi Covid-19, Demokrat yang pertama kali turun sesuai instruksi Ketum AHY agar seluruh kader-kader Demokrat totalitas membantu rakyat. Demokrat juga paling depan menolak pengesahan UU Cipta Kerja sesuai aspirasi rakyat.

“Hasilnya rakyat kembali cinta pada Demokrat. Hasil survei Demokrat masuk tiga besar. Demokrat jadi partai politik dan kendaraan politik paling seksi menuju Pileg dan Pilpres 2024,” ungkap Mudarta.

“Yang maju dari Demokrat akan dapat swing voters tinggi apalagi rakyat ingin seperti zaman SBY 10 tahun sebagai Presiden,” imbuh politisi Demokrat asal Jembrana itu.

Seperti diberitakan sebelumnya pernyataan cukup mengejutkan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menggelar commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY membeberkan adanya gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan gerakan untuk mengambil partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Presiden ke-enam RI ini disebut-sebut sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

“Ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dalam keterangan persnya,  Senin (1/2/2021).

Atas adanya informasi tersebut, AHY mengaku tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

“Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” terang AHY didampingi sejumlah petinggi Partai Demokrat seperti Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan  Hinca Pandjaitan, Ketua Mahkamah Partai Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nachrowi Ramli.

Sehubungan dengan hal itu, AHY menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi semua pihak, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya. (wid)