Akuntabilitas Kinerja Badung Naik Kelas, Sekda Badung : LAKIP Alat Ukur Kinerja SKPD di Badung
Jakarta (Metrobali.com)-
Sekda Badung Kompyang Swandika, SH, MH melalui kabag Humas dan protokol setda Kabupaten Badung Minggu (2/2), menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna transparan , bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi pada hasil (Government by result oriented) Bapak Bupati memang memberikan perhatian yang amat serius terutama mendorong SKPD di Badung untuk terus melakukan inovasi menumbuhkembangkan budaya kerja unggul dalam berbagi bidang dan sektor.
Lebih lanjut Komyang Swandika menegaskan bahwa Pada dasarnya LAKIP adalah sebagai Alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi ( SKPD ) dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi sekaligus sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat sesuai asas – asas umum penyelenggaraan pemerintahan dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dipertanggungjawabkan jawabkan kepada masyarakat.”Laporan akuntabilitas kinerja di buat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap ( pimpinan ) instansi Pemerintah , dan LAKIP bagi instansi Pemerintah dapat diibaratkan seperti halnya RAPOR bagi siswa yang mampu menggambarkan tingkat kemampuan seorang siswa dalam menyerap pelajaran serta menilai prestasi belajarnya untuk menentukan apakah layak untuk naik kelas atau tidak naik kelas.”tegasnya.
Wijana juga mengatakan bahwa Langkah – langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan kualitas LAKIP dengan Pembentukan Tim Pengembangan sistem AKIP Meningkatkan komitmen SKPD ( RESPONSIF LAKIP ) Melakukan evaluasi keberhasilan indikator sasaran kinerja. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja awal tahun anggaran.Meningkatkan kualitas SDM yang menangani SAKIP serta melakukan Review berkala terhadap indikator kinerja. RED-MB
1 Komentar
Bravo …tapi masalah air minum /PDAM Badung masih tersendat2, program JKBM masih rancu….selaku penduduk kab badung saya acungi jempol untuk Pak Bupati tapi dengan status kabupaten terkaya mestinya Badung bisa bikin Badung bebas biaya pendidikan.