PBB, New York (Metrobali.com)-

PBB pada Rabu (10/12) memperingati Hari Hak Asasi Manusia, dan mengatakan jangkauan HAM universal tak boleh terbatas pada satu hari saja dan menyerukan dilancarkannya upaya untuk membuat setiap hari jadi Hak HAM.

Jangkauan HAM universal juga mesti diperluas menjadi setiap hari sepanjang tahun, kata beberapa pejabat senior badan dunia tersebut saat peringatan Hari HAM –yang jatuh pada 10 Desember. Pada tanggal itu Sidang Majelis Umum PBB mensahkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal.

Dengan dipelopori oleh Kantor Komisariat Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia (OHCHR), peringatan tahun ini –yang diselenggarakan dengan spanduk Human Rights 365– mencakup gagasan bahwa “setiap hari adalah Hak Hak Asasi Manusia” dan “masing-masing kita, di mana saja, kapan saja berkewajiban penuh atas hak asasi manusia”.

“Pada Hari Hak Asasi Manusia kami berbicara,” kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di dalam pesan untuk memperingati Hari HAM tersebut, sebagaimana diberitakan Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. “Kami mengumumkan bahwa HAM adalah buat kita semua, sepanjang waktu: siapa saja dan di mana saja kita berasal; tak peduli klas kita, pendapat kita, orientasi seks kita.” Tiga tahun setelah PBB didirikan, Sidang Majelis Umum meletakkan tonggak sejarah hukum sementara hak asasi manusia: Universal Declaration of Human Rights; yang dimaksudkan sebagai “standard bersama pencapaian bagi seluruh bangsa”.

Universal Declaration of Human Rights disahkan pada 10 Desember 1948, tanggal yang sekarang diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Semua 30 pasalnya menyebutkan hak dasar sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial yang mesti diperoleh semua manusia.

“Pelanggaran hak asasi manusia lebih dari sekedar bencana pribadi,” kata Sekretaris Jenderal PBB tersebut. “Semua itu adalah bel tanda bahaya yang mungkin menjadi peringatan mengenai krisis yang jauh lebih besar.” Hasil dari “alarm” itu, kata Ban, kegiatan Human Rights Up Frontnya –yang diluncurkan pada 2013– berusaha memperkirakan pelanggaran sebelum semua itu menggerakkan kemarahan massa atau kejahatan perang dan pada saat yang sama meningkatkan perjuangan melawan ketidak-adilan, intoleransi dan fanatisme.

Gagasan itu meliputi pelatihan staf PBB mengenai tujuan inti badan dunia tersebut berupa peningkatan dihormatinya hak asasi manusia; menyediakan buat negara anggota informasi yang diperlukan guna menanggapi pelanggaran hak asai manusia; dan menjamin bahwa personel PBB di seluruh dunia lebih terbiasa dengan situasi yang berisi resiko pelanggaran serius hak asasi manusia dan siap mengemban tanggung-jawab yang muncul dari krisis semacam itu.

Strategi tersebut juga meliputi dicapainya ikatan organisasi yang lebih erat dengan memperkokoh keterlibatan dengan Sidang Majelis Umum, Dewan Keamanan PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang berpusat di Jenewa, serta menyediakan dukungan lebih dini dan lebih terpadu buat tim di lapangan sebelum krisis muncul. Strategis itu juga mencanangkan pengaturan yang lebih baik staf HAM sehingga mereka dapat mengidentifikasn resiko mengenai pelanggaran serius hak asasi manusia –yang bisa mengakibatkan kerusuhan.

Penanganan informasi yang lebih baik mengenai ancaman dan resiko bagi penduduk untuk merencanakan kegiatan operasional serta berbagai informasi dengan negara anggota menjadi landasan semua kegiatan itu. (Antara/Xinhua-OANA) –