Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjo Soermano menegaskan jika ormas Forum Betawie Rempug (FBR) dulunya dibentuk oleh anggotanya di PP.
“FBR ini pendirinya PP. Dulu Ketua PP Jakarta Timur. Jaman dia itu kita rukun. Pengurus-pengurusnya, panglimanya, itu PP. Nah, saya sekarang tidak mengerti, kok di daerah lain tidak, cuma di daerah ini aja yang ribut. Ini ada apa?” Kata Japto di sela pembukaan Musyawarah Wilayah V Pemuda Pancasila Bali, di Denpasar, Selasa 3 Juli 2012.
Hingga kini, Japto mengaku masih melakukan pengecekan apa penyebab bentrok berdarah itu. “Kita masih ngecek. Anggota saya yang ada di daerah itu kita suruh ngecek. Ini kan daerah pemekaran. Kan susah kita ngomongnya. Ini kan baru pemekaran beberapa tahun, 2-3 tahun. Tangerang Selatan daerah baru,” ungkapnya.
Kendati begitu, Japto menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada pihak kepolisian dan aparat terkait untuk menyelesaikannya. “Kita serahkan kepada polisi dan hukum,” tegas dia.
Japto mengaku tindakan yang diambil anak buahnya itu bagian dari upaya peneguran. “Sikap kita menegur. Itu bukan baru sekali, sudah sering. Kita serahkan kepada polisi. Ini tugas polisi bukan tugas kita. Kalau dijadikan tugas kita perang, dan itu tak boleh terjadi,” papar dia.
Sementara itu, terkait wacana pembubaran ormas anarkis, Japto mempertanyakan faktor pendukungnya. “Faktornya apa? Apakah UU akan membekukan, membubarkan ormas itu karena meresahkan masyarakat. Tapi yang meresahkan itu organisasinya atau orangnya?” tanya dia.
Ormas, sambung Japto, berlindung di bawah pemerintah. Ia menyontohkan, jika ada tentara dan polisi menembak seseorang, apakah lantas institusi kepolisian dan TNI itu yang dibubarkan. “Apa dibubarkan organisasinya? Harus fair, UU-nya harus jelas. Kita akan dukung. Kalau dia (ormas) tidak benar, harus dibubarkan. Banyak kok, organisasi yang papan nama. Yang kerjanya meresin orang dan segala macam. Itu tidak bisa ditolelir,” beber Japto.
Ia menyebut semua ormas yang ada saat ini sah keberadannya. “Semua legal, tak ada yang tidak legal. Tapi banyak yang cuma papan nama. Siapa yang mendaftar. Apakah kita benarkan adanya organisasi-organisasi primordial. Sekarang kok boleh yang bersifat kesukuan. Jadi kita kembali kepada sebelum kemerdekaan,” sebutnya.
Atas rencana pembubaran itu, Japto memiliki pendapat sendiri. Menurutnya, antara satu organisasi dengan organisasi lain memiliki perbedaan tajam. Ia berharap hal itu dipertimbangkan dengan masak.
“Kalau ada yang ngomong mau membubarkan organisasi menyamakan satu organisasi nasional dengan satu organisasi lokal, dengan background yang berbeda, dengan AD/ART dan program yang berbeda, karena dianggap adaa anggotanya yang berkelahi,” imbuhnya.
”Kalau ada organisasi mereka pake baju kita lalu nyerang kita atau sebaliknya, atau ada orang laen pake baju kita lalu nyerang mereka itu bagaimana. Secara hukum harus dibuktikan dulu,” tutup Japto. BOB-MB