Sudikerta Ketut

Denpasar (Metrobali.com)-

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang realisasi fisik maupun serapan anggarannya terus-menerus rendah, pimpinannya berpeluang untuk dimutasi.

“Apabila SKPD terus serapannya rendah, tentunya akan ada sanksi peringatan hingga mutasi,” katanya di Denpasar, Jumat (8/8).

Ia mengemukakan, bagi SKPD yang realisasi fisik maupun serapan anggarannya rendah hingga semester I/2014 juga telah diberikan solusi yang sekaligus dirangkaikan dengan pembinaan ke masing-masing SKPD untuk mempertahankan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

“Oleh karena sudah diberikan solusi mengatasi persoalan fisik maupun anggaran, sesungguhnya mereka tinggal menindaklanjuti saja,” ujarnya.

Menurut dia, dengan langsung turun melakukan pembinaan, pihaknya dapat mengetahui berbagai faktor penyebab mengapa tidak tercapainya target realisasi yang sebelumnya telah ditetapkan serta dapat didorong untuk melakukan perbaikan.

Sudikerta menambahkan, ketika capaian SKPD rendah, tidak bisa dikatakan semata-semata karena kegagalan instansi maupun pejabat bersangkutan, dapat juga disebabkan oleh kegagalan tender dan itu melibatkan pihak lain atau rekanan.

Terkait dengan sanksi mutasi bagi pejabat, lanjut dia, itupun tidak dapat diputuskan dalam waktu dekat karena capaian realisasi fisik maupun anggaran secara keseluruhan baru bisa terlihat pada pertengahan akhir tahun.

“Sekarang ini sebenarnya masih berproses dan saya optimistis hingga Desember nanti pasti sudah beres,” kata mantan Wakil Bupati Badung itu.

Sementara itu, menyangkut pembinaan pada 43 SKPD Pemprov Bali yang telah dimulai dari akhir Juli lalu dan tuntas pada Kamis (7/8) dengan didampingi Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng, Sudikerta mengatakan pembinaan bukan hanya menyasar pada level pimpinan, tetapi juga seluruh pegawai di tiap SKPD.

Materi pembinaan pun bukan hanya seputar strategi mempertahankan WTP, termasuk upaya memantapkan kesungguhan mengawal pelaksanaan berbagai program Bali Mandara Jilid II.

“Kami juga membina kedisiplinan pegawai, diantaranya juga dilihat dari sisi penampilan dan cara berpakaian. Saya tidak menginginkan kalau para PNS rambutnya diwarnai karena hal itu akan memberikan citra yang kurang baik di masyarakat saat memberikan pelayanan,” kata Sudikerta. AN-MB

Baca Juga :
Pemkab Klungkung Nganyarin di Pura Tunjuk Pusuh