Denpasar (Metrobali.com) –

Menangani pandemi Covid-19 pemerintah menggelontorkan anggaran APBN 2020 sebesar 405,1 triliun. 110 triliun diantaranya untuk program perlindungan sosial. Bantuan pangan non tunai untuk pembelian sembako (Kartu Sembako) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari Program Perlindungan Sosial.

Berkaitan dengan penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020 ini ada perubahan penyaluran Bansos Kartu Sembako dan PKH. Penerima Kartu Sembako yang semula berjumlah 15,2 juta dinaikkan menjadi 20 juta penerima dengan nilai yang juga bertambah dari 150 ribu menjadi 200 ribu. Sementara untuk PKH yang semula dibayarkan per tiga bulan mulai bulan April ini dibayarkan setiap bulan.

Khusus untuk Bali, berkaitan dengan dampak pandemi virus corona juga ada penambahan jumlah penerima bantuan pangan non tunai untuk pembelian sembako sebanyak 65.982 penerima. Sebelumnya pagu yang diterima Bali sebanyak 141.219. Dengan penambahan 65.982 berarti penerima bantuan pangan non tunai di Bali menjadi 207.201 penerima.

Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan saat Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran Bansos Darurat Corona, hari Kamis (9/4), di kantor Bank BNI Wailayah Bali Nusra, Jalan Puputan, Renon, Denpasar.

“Dengan penambahan 65.982 penerima bantuan pangan non tunai untuk pembelian sembako di Bali dan dengan perhitungan masing-masing penerima mendapatkan 200 ribu per bulan selama sembilan bulan maka jika dirupiahkan ada tambahan bantuan sekitar 1,187 triliun dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial,” kata anggota DPR RI yang akrab dipanggil Alit Kelakan.

Meskipun kabupaten Badung selama ini dianggap Kabupaten kaya, namun masyarakat Badung juga sangat terdampak dengan pandemi virus corona ini. Untuk itu Pemda Badung terus berupaya dan mengusulkan agar Pemerintah Pusat memberi tambahan penerima Kartu Sembako di Kabupaten Badung. Usulan Pemda Badung ini dikawal dan diperkuat oleh Alit Kelakan yang bertugas di Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah sosial.

“Syukurlah Kementerian Sosial menyetujui tambahan lagi 5.279 penerima Kartu Sembako, sehingga untuk tahun anggaran 2020 ini keluarga penerima manfaat kartu sembako di Kabupaten Badung menjadi 12.184 KK,” sambung Alit Kelakan

Guna mematangkan persiapan teknis penyaluran bantuan non tunai untuk pembelian sembako ini, Alit Kelakan memfasilitasi pertemuan antara Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Gianyar dengan Bank BNI yang ditunjuk Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan di empat kabupaten tersebut.

“Bantuan ini harus segera direalisasikan, batas waktunya sampai tanggal 25 April ini sudah harus disalurkan. Pertemuan ini kita adakan untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan selama penyaluran bantuan. Bagaimana Bank BNI bisa mempermudah pembuatan rekening bagi keluarga penerima manfaat dan juga untuk memastikan penyaluran bantuan ini sesuai dengan protocol kesehatan penanganan virus corona,” jelas Mantan Wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 ini.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Bank BNI Bali Nusra I Made Sukajaya menjelaskan pihaknya telah siap menyalurkan bantuan ini dengan tetap memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Gubernur Bali untuk menjaga social distancing.

Pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah desa dan pihak kepolisian dalam penyaluran bantuan ini sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang justru bisa menjadi masalah baru dalam penanganan wabah virus corona.

I Made Sukajaya menjelaskan Bank BNI telah mengupayakan pembuatan kartu dan buku tabungan kepada 27.171 nasabah baru penerima bantuan non tunai untuk pembelian sembako di empat kabupaten di Bali. Tambahan itu masing-masing 3.354 di Kabupaten Gianyar, 11.839 di Kabupaten Tabanan, 5.279 di Kabupaten Badung dan 6.519 di Kabupaten Jembrana.

Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran Bansos Darurat Corona di kantor Bank BNI Wilayah Bali Nusra, Jalan Puputan, Renon, Denpasar dihadiri Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Gianyar, Wakil Kepala Kantor Wilayah Bank BNI Bali Nusra dan kepala Bank BNI Cabang Renon dan anggota DPRD Bali dari Fraksi PDI Perjuangan I Made Suparta, SH. (hd)