Jembrana (Metrobali.com)

 

KPU Kabupaten Jembrana, Bal, Rabu (8/5/2024) melaksanakan kegiatan media gathering di sebuah rumah makan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. Dihadiri awak media, baik cetak, online, televisi dan radio, kegiatan diisi pemaparan tahapan Pilkada Jembrana 2024 termasuk anggaran dan lokasi TPS. Selain itu juga terkait evaluasi kegiatan Pemilu 2024 yang telah rampung.

Ketua KPU Jembrana, Ketut Adi Sanjaya, Rabu (8/5/2024) mengatakan tujuan dari kegiatan media gathering tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan sinergitas dengan seluruh awak media. Karena media memiliki peran penting dalam mensukseskan setiap pelaksanaan pemilu. Terlebih Pilkada Jembrana 2024 yang tahapannya sedang berjalan.

Adi Sanjaya menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat (Parmas) pada Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg) mencapai 77,8 persen. Dengan capaian itu Parmas Pilkada Jembrana 2024 ditarget mencapai 80 persen dan Pilgub (Pemilihan Gubernur) Bali 75 persen.

Terkait anggaran Pemilu 2024 menurutnya menggunakan anggaran APBN dan semuanya telah dilaporkan. “Astungkara, dalam pelaporan keuangan kami terbaik ketiga dan untuk pengelolaan logistik kami terbaik kedua versi KPU Bali. Sedangkan laporan keuangan ke pusat (KPU RI) kami diakui sangat baiK,” terangnya.

Anggaran Pilkada Jembrana 2024 kata Adi Sanjaya, sebesar Rp.24,750 miliar. Sesuai mekanisme anggaran digelontorkan melalui dua tahap yakni 40 persen pada tahap pertama dan 60 persen pada tahap kedua. Anggaran tahap pertama sebesar Rp.9,9 miliar sudah digelontorkan dan sudah diterima KPU Jembrana.

“Sisanya akan kita terima 5 bulan sebelum hari H. Kami awalnya mengusulkan Rp.33 miliar, tapi yang disetujui Rp.24.750.000.000. Yang dipotong itu terkait kelengkapan Covid. Karena waktu itu kami menyusun anggaran dalam suasana Covid,” umgkapnya.

Selain dari APBD Jembrana, pihaknya juga mendapatkan anggaran dari Provinsi Bali. Hanya saja anggaran dari Provinsi Bali ini digunakan untuk honorium badan ad hoc PPK dan PPS. Karena pada Pilkada Serentak 2024 tanggal 27 November 2024 di Bali ada dua pemilihan berbarengan yakni Pilkada Jembrana dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali. “Jadi untuk honor kita berbagi dengan provinsi. Untuk PPK dan PPS dibayar provinsi. Yang lain kita seperti PPDP dan KPPS termasuk operasionalnya,” sebutnya.

Sekretaris KPU Jembrana I Gusti Ayu Ardani menambahkan bahwa anggaran Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg) bersumber dari APBN, sedangkan Pilkada Jembrana bersumber dari APBD Jembrana. Kendati terpisah, namun anggarannya digabung ke dalam anggaran APBN..”Dibandingkan pemilu sebelumnya berbeda. Dulu dikelola terpisah, kalau sekarang pengelolaan anggaran hibah digabung ke APBN, tapi nanti pelaporannya tetap terpisah,” jelasnya.

Sementara terkait lokasi TPS, Sa’rani, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Jembrana mengakui masih menjadi persoalan. Bahkan TPS yang dinilai jauh dari tempat tinggal pemilih juga dikeluhkan stakeholder lainnya. Persoalan ini muncul disebabkan belum terbentuknya badan ad hoc pada saat pembuatan TPS Pemilu 2024. Selain itu juga Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) tidak mengetahui kondisi lapangan.

“Jadi setelah saya koordinasikan, masalahnya seperti itu. Saya sendiri mengalaminya. Ada TPS di Balai Tempek dekat rumah, malah saya bisa terdaftar di timur jauh. Kalau dipikir, ini memang tidak masuk akal,” sebutnya.

Permasalah ini, kata Sa’rani sedang dilakukan evaluasi dengan harapan saat Pilkada Jembrana 2024 bisa lebih baik. Terlebih badan ad hoc PPK dan PPS akan segera terbentuk di awal bulan Juni ini sehingga proses pemetaan bisa dilakukan lebih awal berbarengan dengan proses pencoklitan pemilih.

Untuk jumlah TPS Pilkada Jembrana 2024, pihaknya belum menetapkannya karena juga juknis (petunjuk teknis) belum ada. Namun dari arahan KPU Provinsi Bali jumlah pemilih per TPS nantinya diperkirakan 600 orang pemilih.

Dari perkiraan tersebut, lanjutnya, jika pada Pemilu 2024 per TPS ada 300 pemilih dengan total 898 TPS, maka jumlah TPS pada Pilkada Jembrana akan berkurang setengahnya. “Perkiraan kita dikisaran 500 sampai 600 TPS, tapi kita masih menunggu DP4,” ujarnya.

Sementara itu, Dewa Putu Gede Oka, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) menambahkan, bahwa keterlibatan awak media untuk mensukseskan Pilkada Jembrana sangat dibutuhkan, terlebih saat kegiatan sosialisasi. “Kami ingin hubungan yang sudah baik ini tetap terjaga karena kami yakin melalui peran media, sosialisasi tahapan pilkada sampai ke masyarakat. Kami juga perlu masukan dari awak media,” terangnya.

Kegiatan media gathering dipandu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jembrana I Ketut Adi Angga Ratana. (Komang Tole)