Denpasar (Metrobali.com)

Berdasarkan survei kuantitatif yang dilaksanakan oleh Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Denpasar bekerjasama dengan ICW, Sloka Institute dan Ford Foundation, sebagian besar Badan Publik di Bali sudah memiliki kemauan untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Demikian disampaikan oleh Ketua AJI Denpasar Rofiki Hasan saat sosialisasi Hasil Survey Kesiapan Badan Publik di Bali dalam Penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Jumat, 16/3 di Denpasar.

AJI Denpasar mewawancari 300 responden Badan Publik di Bali yang terdiri instansi pusat seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian dan Pengadilan. Termasuk instansi pemerintah tingkat provinsi baik SKPD maupun BUMD.

Berdasarkan data survei diketahui,  77%  responden menyatakan bahwa instansi mereka sudah menyediakan informasi secara berkala, 56% telah menyediakan informasi katagori Serta Merta, dan 60% sudah menyediakan informasi setiap saat, papar Rofiki Hasan yang juga wartawan senior salah satu media nasional.

Lebih jauh Rofiki Hasan mengatakan,” Kemauan politik Badan Publik ini didukung oleh sudah adanya mekanisme internal lembaga untuk mengatur pelaksanaan KIP dan adanya laporan secara periodik terkait pelaksanaan UU KIP di masing-masing instansi. Namun kemauan dan mekanisme internal di masing-masing Badan Publik belum sepenuhnya didukung oleh adanya kesiapan sumber daya manusia,”jelasnya.

Pada kesempatan ini, Made Arjaya anggota Komisi I DPRD Bali  mengatakan, “ Saat ini harus di akui keberadaan UU KIP masih menimbulkan “ketakutan” di beberapa Badan Publik. Dikatakan Kepolisian merupakan salah satu Badan Publik yang paling siap dalam hal tata kelola Informasi Publik,”papar Arjaya.

Hasil survey ini merekomendasikan bahwa, kedepan perlunya keterlibatan public untuk menguji sejauh mana hasil survei ini terbukti di lapangan.

Sosialisasi ini mengundang instansi terkait seperti Humas Polda Bali, Polres, Dinas Perhubungan Kominfo Bali dan Badung, Humas Pemerintah Kota Denpasar, LSM dan Instansi terkait lainnya (**)

Baca Juga :
Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah, Tolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan