PBDT

Klungkung (Metrobali.com)-

 

Plt. Sekda Kabupaten Klungkung IB Sudarsana membuka kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 di ruang rapat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (28/5) Kamis kemarin. Sosialisasi yang diikuti dari unsure FKPD, Instasi terkait Pemkab Klungkung serta dari Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta keterlibatan Pemerintah Daerah beserta jajarannya sampai pada tingkat desa. Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik AA Ayu RAka Suarningsih, Kepala Bappeda I Gede Putu Winastra serta dari Tim Ahli Bappeda Nyoman Sudipa.

Dalam laporan Kepala BPS AA Ayu Suarningsih mengatakan bahwa kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu ini merupakan kegitan Nasional yang bertujuan untuk memastikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai komponen utama dalam system penetapan sasaran program penanggulan kemiskinan di Indonesia. Dalam sosialisasi ini disampaikan materi seperti pemutakhiran BDT 2015 untuk program-program perlindungan sosial, Pemanfaatan BDT untuk perencanaan pembangunan ekonomi, Pemanfaatan BDT untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi BDT untuk pengendalian jumlah penduduk Kabupaten Klungkung.

Dalam sambutannya, Plt. Sekda I B Sudarsana menyampaikan dengan adanya sosialisasi basis data terpadu yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik mudah-mudahan akan mampu mengurangi kesalahan sasaran, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi rumah tangga mengengah kebawah. Kedepannya melalui kegiatan PBDT 2015 ini diharapkan adanya sinkronisasi data antara data yang ada dibawah dengan adanya data yang dipusat, jangan sampai setelah ada pendataan lagi muncul data yang lama.

 Dalam sosialisasi tersebut Wakil Bupati Klungkung Made Kasta hadir dan memberi pengarahan agar kepada semua instansi terkait untuk betul mengikuti agar didapat data yang valid. Kedepannya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini angka kemiskinan dapat ditekan. Menurut Wabup Kasta secara pribadi berpendapat kurang berkenan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan dan ini juga agar dijadikan koreksi untuk Pemerintah Pusat. Karena menurut Wabup Kasta pengentasan kemiskinan lebih baik dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat menengah kebawah seperti lapangan kerja. Karena dengan dengan bantuan program kemiskinan seperti kartu sehat dan kartu miskin akan menambah jumlah kemiskinan. Mudah-mudahan kita di Pemerintah mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat melalui UKM (Usaha Kecil Menengah). Dari hal tersebut kita dapat carikan solusinya baik melalui permodalan maupun pemasaran.  SUS-MB