UNGKAP FAKTA BARU-Sudana (bertopi) didampingi Ketut Bakuh dan Gde Bina memberikan keterangan pers usai bersaksi di PN Denpasar.

 

DENPASAR (Metrobali.com)–

 

Sidang kasus penyegelan rumah Hendra di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Merak, Sesetan, Denpasar mengungkap sejumlah fakta baru adanya keganjilan dalam penguasaan tanah. Fakta baru itu diungkap saksi mantan Kepala Lingkungan Batas Dukuh Sari, Made Sudana yang turut didengarkan pihak penggugat, Muhaji diwaliki kuasa hukumnya dari Kantor Togar Situmorang sedangkan Hendra diwakili kuasa hukumnya dari Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bangli Justice,Ketut Bakuh dan Gde Bina.
“Saya tahu tanah yang ditempati saudara Hendra itu oper kontrak dari penyewa sebelumnya, yakni keluarga Gono. Sementara tanahnya milik Ketut Gede Pujiama,” kata Made Sudana, saat memberikan kesaksian di PN Denpasar dengan majelis hakim diketuai Wayan Gede Rumega, Senin (31/5).
Sudana yang menjabat kepala lingkungan sejak 2006 sampai 2014 ini mengaku mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa milik Pujiama saat terjadi sengketa dan pembagian hak waris. “Saya tahu tanah itu milik Pujiama saat ada sengketa dengan saudaranya hingga terjadi pembagian hak waris,” katanya.
Sementara terkait klaim dari Wayan Padma yang mengaku membeli tanah dari Pujiama tahun 1990 pun dibantah Sudana. “Sepanjang yang saya tahu tidak pernah ada jual beli antara Pujiama dan Padma,” sambung Sudana. Dilanjutkan Sudana, bahwa ia mengenal Padma namun dipastikan tidak pernah tinggal di Dukuh Sari. Kesaksian ini jelas bertolak belakang dengan bukti bahwa Padma tinggal di Dukuh Sari selama 20 tahun berturut-turut sehingga dijadikan dasar penerbitan surat sporadik sebagai syarat pengajuan sertipikat lewat program PTSL.
Sementara itu, Gede Bina berharap majelis hakim dapat melindungi hak kliennya sebagai pengontrak tanah. Gede Bina mengatakan kliennya menyewa tanah atau oper kontrak dari Gono kemudian sewa itu diperpanjang dengan pemilik tanah Pujiama sampai 2047. “Harapan saya agar klien kami sebagai pengontrak tanah mendapat perlindungan hukum,” kata Gede Bina.
Dalam persidangan, kuasa hukum Hendra juga melampirkan bukti kuitansi yang digunakan Wayan Padma untuk mengurus kepemilikan sertifikat tanah yang menjadi sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar melalui program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah.
Objek tanah yang diklaim telah dibeli dari Pujiama kemudian oleh Padma dijual kepada Muhaji ini diduga menggunakan dokumen palsu. “Ini patut diduga mereka menggunakan dokumen palsu. Katanya dalam pengurusan sertifikat berdasarkan kuitansi jual beli tetapi bukti kuitansi dari tim Muhaji justru tidak melampirkannya,” ujarnya.
Dalam transaksi tertulis tahun 1990, sementara kuitansi yang digunakan terbitan tahun 2000 ke atas. “Hal ini diketahui karena tertulis keterangan tahun 20 titik titik yang biasa diisi sesuai tahun belakangnya. Selain itu materai yang digunakan adalah nominal 6000 yang baru diberlakukan pemerintah tahun 2006 ke atas, dan di tahun 1990 nominal materai yang berlaku hanya seribu rupiah,” imbuh Gede Bina.

Baca Juga :
Hari Sepeda Sedunia, Srikandi PSI Emiliana Sri Wahjuni Ajak Warga Denpasar Budayakan Bersepeda, Menyehatkan dan Jaga Lingkungan dari Polusi