Jembrana (Metrobali.com)-

Pernyataan Bupati Jembrana disalah satu media terkait revitalisasi Pasar Umum Negara akan tetap berjalan sesuai rencana, meski mendapat menolakan dari pedagang pasar, ditanggapi sejumlah pedagang pasar.  Jika pun dipaksakan warga pedagang mengancam mogok berdagang.

“Pernyatan bupati itu telah membuat kami para pedagang semakin resah. Padahal pihak pemkab baru sekali mengadakan sosialisasi” ujar I Gusti Putu  Adnyana, didampingi sejumlah pedagang, Jumat (15/11).

Mewakili warga pedagang, ada tiga point yang yang disampaikan I Gusti Putu Adnyana dalam menyikapi pernyataam Bupati Jembrana I Putu Artha terkait renvana revitalisasi pasar. Pertama,  warga pedagang sejatinya tidak menentang program pemkab, namun akan lebih baik jika sebelumnya pemkab mendengarkan keluh kesah dan aspirasi warga pedagang. sehingga warga pedagang tidak menjadi resah seperti sekarang ini. “Kami setuju dengan program pemkab, tapi program yang pro masyarakat, tapi tidak yang pro kapitalis” ujarnya.

Kedua, warga pedagang tidak setuju jika pembangunan atau revitalisasi pasar Umum Negara disamakan dengan pembangunan pasar di Yehembang. Pasalnya pasar Yehembang tidak dikepung oleh toko berjejaringan. Sedangkan Pasar Umum Negara dikepung oleh tiga toko berjejaring diantaranya Rahayu, Sinar Rahayu dan Hardis. “Kenapa tidak mereka (Rahayu dan Sinar Rahayu) yang diminta untuk membuat tempat parkir. Kenapa harus kami yang dikorbankan” tandas Adnyana, diamini pedagang lainnya.

Ketiga, menolak reivitalisasi karena alasan pasar kumuh dan sembrawut. “Yang namanya pasar, sudah pasti kumuh, kalau tidak kumuh berarti pasar itu mati dan tidak ada transaksi. Kumuh itu berarti terjadi aktifitas juga berarti pasar itu produktif” ujarnya.

Menurutnya dimana-mana yang namanya pasar tradisional pasti kotor, tapi itu bukan salah warga pedagang. Sebab warga pedagang sudah dipungut uang sampah, selain uang restribusi lainnya. “Pengelolanya jangan hanya bisa mengejar target. Tapi perhatikan juga sampah dan kondisi fisik pasar” pintanya.

Lanjut, pihaknya tidak tahu, kenapa bupati memaksakan revitalisasi, padahal saat sosialisasi dengan pihak pemkab (Disperindagkop) beberapa waktu lalu, pihaknya sudah menyampaikan setuju jika dilakukan perbaikan dan tidak setuju jika dilakukan pembongkaran.

Warga pedagang juga mengaku tidak pernah meminta untuk dibuatkan tempat parkir (basement) kepada bupati. “Kalau bupati bilang yang minta basement itu peguyuban, lalu peguyuban yang mana. Jangan-jangan ada oknum yang mengaku peguyuban, yang penting asal bapak senang” imbuh pedagang lainnya.  

Menurutnya jikapun nantinya revitalisasi tetap dipaksakan, warga pedagang akan melakukan mogok berdagang. “Untuk melakukan mogok itu, kami menungggu respon bupati dulu. Kalau sudah ada respon baru kami akan mengambil langkah selanjutnya. Mungkin beliau (bupati) lupa, warga disini (pedagang) memiliki andil besar dalam menjadikan beliau menjadi Bupati Jembrana. Mudah-mudahan bupati mendengar keluhan kami, sehingga beliau tidak arogan ” pungkasnya. MT-MB