Putusan Hakim Sarpin Jadi Acuan Praperadilan Suryadharma

single-image

Humphrey Djemat

Jakarta (Metrobali.com)-

Putusan hakim Sarpin Rizaldi mengenai perkara praperadilan Komjen Budi Gunawan dijadikan acuan materi gugatan serupa oleh advokat pembela tersangka korupsi, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Kuasa hukum Suryadharma, Humphrey R Djemat dalam pembacaan permohonan gugatan praperadilan menyebutkan putusan Nomor 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt-Sel yang merupakan putusan perkara Budi Gunawan sebagai acuan bersama sejumlah putusan praperadilan lain.

Tim kuasa hukum menggunakan acuan dari hakim Sarpin Rizaldi yang melakukan penemuan hukum dalam putusan praperadilan Budi Gunawan.

“Hakim Sarpin Rizaldi dalam perkara praperadilan atas nama pemohon Budi Gunawan melakukan penemuan hukum dengan memperluas kewenangan pengadilan negeri dalam memutuskan dan memeriksa praperadilan dapat memeriksa sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam penyidik dan tindakan penuntut dalam penuntutan, dan sah tidaknya penetapan tersangka dalam tingkat penyidikan, sumber putusan No. 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt-sel,” kata kuasa hukum.

Selain putusan praperadilan Budi Gunawan, kuasa hukum juga menyitir putusan praperadilan lain yang digunakan oleh kuasa hukum mantan calon Kapolri tersebut dalam gugatannya.

Putusan praperadilan yang juga dijadikan acuan ialah putusan PN Bengkayang Kalimantan Barat Nomor 01/Pid.prap/2011/PN.Bgky dan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.prap/2012/PN.Jkt-sel.

Kedua putusan tersebut sebelumnya digunakan oleh Budi Gunawan dalam materi gugatannya yang menegaskan bahwa penetapan tersangka bisa dijadikan objek praperadilan.

“Putusan praperadilan tersebut patut dijadikan acuan agar hakim memeriksa atas tindakan penyidik dan penuntut umum yang tindakannya di luar KUHAP. Apabila tindakan  penyidik yang dilakukan tanpa berdasar undang-undang, hal tersebut juga objek praperadilan,” kata Humprhey.

MantanMenteri Agama Suryadharma Ali oleh KPK dijadikan tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013. AN-MB 

Bagikan :
Baca Juga :
Hingga Jumat 34.121.203 warga Indonesia sudah divaksin lengkap COVID

Leave a Comment

Your email address will not be published.