Foto: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto.

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto mendukung penuh dan mengapresiasi keberadaan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) dan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) di Bali yang telah secara resmi dikukuhkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada Jumat (28/1/2022).

Bankamda dan Forum Sipandu Beradat merupakan bentuk kemitraan Polisi dengan masyarakat berbasis community policing, yang memiliki komponen antara lain Bankamda, pecalang, linmas, satpam dan komponen keamanan lainnya, termasuk Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai Pembina di tingkat Desa Adat. Selain di Desa Adat, forum Sipandu Beradat ini juga memiliki komponen di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

PSI Bali menilai sudah sangat tepat dibentuknya Bankamda dan forum Sipandu Beradat mengedepankan pengamanan berbasis desa adat dengan melibatkan unsur kearifan lokal di desa adat seperti pecalang. “Ini seperti gayung bersambut. Bali terkenal dengan pecalangnya. Ini sangat bagus kalau sinergi dilakukan dengan baik,” kata Adi Susanto, Senin (31/1/2022).

Politisi PSI asal Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem ini mengungkapkan terkait keamanan, biasanya hal-hal kecil itu dimulai dari lingkup desa adat. Kalau pecalang dilibatkan dari sisi keamanan, tentu lebih gampang Babinsa, Babinkambtinas melapor ke atasannya, sehingga hal-hal negatif di desa adat bisa diantisipasi.

“Kalau sinergi dilakukan TNI, Polri dengan pecalang di desa adat ini yang kita tunggu-tunggu. Selama dalam setiap kegiatan terkait pengamanan pecalang dilibat, harapannya ke depan agar lebih dimaksimalkan,” ujar Adi Susanto yang juga seorang advokat ini.

Namun yang lebih penting lagi keberadaan Bankamda dan forum Sipandu Beradat ini diharapkan menjadi pintu masuk memberikan kesejahteraan kepada para pecalang. “Harus ada perhatian serius dari pemerintah daerah kepada pecalang. Jangan hanya mereka dilibatkan tapi tidak diberikan insentif yang memadai. Itu harapan saya karena mereka berada di garda terdepan dalam pengamanan di lingkup desa adat,” paparnya.

Karenanya PSI Bali berharap ada pemberian insentif kepada pecalang dan harus dianggarkan pemerintah daerah di APBD. Jangan hanya dianggarkan untuk desa adat saja.

“Memang sudah ada dana dari pemprov terkait itu tapi perlu dikhususkan juga berkaitan dengan peran pecalang menjaga keamaan. Agar pecalang yang terlibat merasa diberikan insetif sehingga ada motivasi melakukan pengamanan secara maksimal. Kalau selama ini mereka hanya disuruh ngayah ya berat juga,” pungkas Adi Susanto. (dan)