Jakarta (Metrobali.com)-

Hasil analisis The Nature Conservancy (TNC) yang melibatkan Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF) dan Bank Dunia menunjukkan program-program yurisdiksi subnasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah mampu menjadi pondasi penting bagi upaya mitigasi iklim.

Managing Director of Forest and Climate TNC Greg Fishbein dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/2), mengatakan program-program yang telah dijalankan TNC merupakan model penelitian yang mengubah paradigma ekonomi menjadi model pengembangan yang lebih ramah hutan dan mengurangi emisi karbon dari sektor kehutanan sekaligus menopang komunitas-komunitas lokal dan pengembangan ekonomi.

Dan hasilnya, ia mengatakan terlihat bahwa program yurisdiksi subnasional merupakan pondasi penting bagi upaya untuk melawan perubahan iklim. Program ini memiliki beberapa manfaat penting antara lain menyediakan peluang untuk terlibat dengan pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan dan menerapkan strategi, memungkinkan untuk penerapan pengukuran tingkat penebangan dan emisi karbon hutan yang andal, dan meraih hasil lebih awal dalam skala yang terkendali, menyediakan pelajaran penting untuk upaya di tingkat nasional.

Bekerja dalam skala yang ambisius, menurut dia, akan sangat meningkatkan tantangan yang dihadapi. Saat ini pun sebagian besar program masih berada dalam tahapan awal dan hampir seluruhnya menghadapi kesenjangan kapasitas manusia dan teknis walaupun telah mendapatkan investasi yang signifikan.

Selain itu, ia mengatakan dinamika politik dan birokrasi secara luas disebut sebagai masalah yang masih terus dihadapi. Sehingga merancang dan melaksanakan program yurisdiksi juga memerlukan perubahan persepsi mengenai pembangunan di pedesaan.

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, ia mengatakan pihaknya percaya bahwa pendekatan skala bentang darat merupakan solusi penting untuk melindungi habitat dan sumberdaya alam, sekaligus meningkatkan produksi makanan, bahan baku dan energi yang dibutuhkan dunia.

Country Director TNC Program Indonesia Rizal Algamar mengatakan manfaat program TNC di Berau telah memperlihatkan bahwa sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kabupaten Berau hingga LSM lokal, kelompok masyarakat, dan sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan konstruktif terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Badan-badan yang terlibat dalam Program Hutan Karbon Berau antara lain Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perencanaan Tata Ruang, Badan Pembangunan Daerah, Badan Pengembangan Masyarakat dan Pemerintah Pedesaan serta Unit Pengelola Hutan.

Suatu kebanggaan bahwa pendekatan berbasis ilmiah yang dilakukan di Berau dengan segala dinamika dan realitanya dapat diperkenalkan hingga ke forum dunia dan menjadi contoh terdepan untuk pembangunan yang berkelanjutan, ujar Rizal.

Analisis yang dilakukan TNC menyoroti berbagai upaya dan pencapaian selama enam tahun terakhir di delapan wilayah yurisdiksi di dunia yakni Acre (Brazil), Berau (Indonesia), Ekoregion Coca (Ghana), Mai Ndombe (Republik Demokratik Kongo), San Martin (Peru), Sao Felix do Xingu (Brazil), Gugus Terai (Nepal), dan Semenanjung Yucatan (Mexico) terkait bagaimana pemerintah, industri, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dapat bekerja sama untuk melaksanakan program pengembangan ramah hutan pada skala yurisdiksi yang menyeluruh.

Hasil analisis dibuat laporan berjudul “Early Lessons from Jurisdictional REDD+ and Low Emissions Development Programs”. Laporan tersebut dapat menjadi sumber acuan bagi para praktisi, pemerintah, perusahaan, lembaga donor dan berbagai pihak yang telah berkomitmen besar secara politik dan finansial untuk mengembangkan model tersebut. AN-MB