I Gusti Ngurah Sudiana

Ketua PHDI Bali Prof Dr IGN Sudiana

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua PHDI Bali Prof Dr IGN Sudiana membantah pemberitaan yang  seolah olah dirinya menyebut penolak Ustad Somad ke Bali sebagai PKI Perjuangan seperti  dilansir Republika Online yang diviralkan di grup grup WA dll.

Sudiana juga menegaskan tidak benar seakan dirinya menjelekkan tokoh tertentu sebagai tidak beradab dan memprovokasi umat Islam. Yang disampaikannya adalah hal normatif sementara menyangkut sikap PHDI diantaranya ada dalam pernyataan bersama FKUB dan majelis agama dan keagamaan dalam rapat 14 Desember 2018 di kantor Kanwil Agama Provinsi Bali.

Ia  minta semua pihak tenang dan berhati-hati terhadap pemberitaan yang bisa memprovokasi serta mengadu domba antar umat berbeda maupun diantara umat seagama. Yang ada dan tidak diangkat oleh media tersebut justru pernyataan sikap FKUB dan majelis agama dan keagamaan di Bali dalam rapat hari Kamis 14 Desember 2-18 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.  Sudiana hadir sebagai unsur FKUB mewakili pengelingsir Puri Sukahet.

Sementara itu, Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak mendengar kalimat yang berisi tuduhan bahwa yang menolak Ustad Somad sebagai PKI Perjuangan.

“Saya pastikan tidak pernah ada kalimat itu oleh siapapun di forum rapat itu. Rapat justru menelurkan pernyataan yang isinya berupa dorongan bagi semua pihak untuk bermusyawarah dan berdamai dan menjadikan langkah hukum sebagai yang terakhir,’’   ujar Putu Wirata Dwikora kepada Redaksi Metrobali.com Sabtu (16/12) di Denpasar.

Dikatakan, saran perdamaian itu merupakan tanggung jawab moral kita karena setelah peristiwa di Bali dan rangkaian opini yang viral sesudahnya ternyata menimbulkan ekses dan reaksi terhadap umat hindu di luar Bali.

‘’Kami mendapat keluhan saudara hindu di luar Bali yang didemo dan kalau saya simak alasan demo tersebut banyak disebabkan informasi yang bias dan tidak tepat. Sudah banyak kesalahpahaman serta disinformasi setelah adanya aksi sejumlah teman yang kami yakin cinta Pancasila dan NKRI. Kalau misinformasi ini tidak diklarifikasi dampaknya bisa sangat merugikan.  Kita mendesak Pemerintah maupun Pemerintah provinsi melakukan langkah mediasi guna menenteramkan umat agar peristiwa ini jangan sampai terlalu jauh menjadi isu SARA,” kata putu wirata.

Putu menegaskan bahwa rapat FKUB dan majelis agama dan keagamaan tersebut tidak untuk Men-Justifikasi siapa yang benar atau yang salah. Mencari Justifikasi idealnya dilakukan oleh lembaga independen dan itupun sebaiknya dilakukan dalam kerangka mencari kejelasan fakta dan menetralisir berita-berita hoax yang sudah banyak berkembang.

Putu juga menyampaikan permintaan maaf karena berita tidak benar tentang pernyataan PHDI Bali  telah menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan yang merugikan banyak pihak. RED-MB