Prabowo : Seluruh Lembaga Survei Hitung Cepat Tukang Bohong

Prabowo Subianto menuding seluruh lembaga survei hitung cepat tukang bohong, dalam syukuran kemenangannya di Kertanegara, Jakarta, Jumat (19/4). (Foto courtesy: VOA/Ghita Intan).

Jakarta (Metrobali.com)-

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar syukuran kemenangan Indonesia atas klaim kemenangannya sebagai presiden terpilih dalam pemilu 2019. Dalam kesempatan itu Prabowo mengatakan ia menganggap seluruh lembaga survei yang melakukan hitung cepat sebagai pembohong, karena hasilnya berbeda dengan hasil hitung cepat internal BPN Prabowo-Sandi.

Dihadapan para pendukungnya dalam acara syukuran kemenangan di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta, Prabowo untuk ketiga kalinya mendeklarasikan kemenangannya bersama Sandiaga Uno sebagai pemimpin Indonesia periode 2019-20124 mendatang.

Usai melakukan salat Jumat di Mesjid Al-Azhar bersama cawapres Sandiaga Uno, ia juga menyatakan bahwa seluruh lembaga survei yang melakukan hitung cepat dalam pemilu 2019 kali ini adalah pembohong, lantaran hasilnya tidak sama dengan hasil quick count internal yang memenangkan dirinya dan Sandiaga.

“Saudara percaya lembaga survei abal-abal? Hey tukang bohong-tukang bohong, rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika. Mungkin kalian tukang bohong, kau bisa bohongi pinguin-pinguin di Antartika. Hai lembaga survei tukang bohong, rakyat Indonesia tidak mau dengar kamu lagi,” teriak Prabowo dengan lantang.

Sandiaga Tak Ikut Dampingi Prabowo Pidato

Meskipun ikut salat jumat bersama, namun Sandiaga tidak ikut hadir dalam gelaran syukuran tersebut. Kabar yang beredar usai shalat Jumat, Sandiaga bergegas ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya yang sedang terganggu. Namun tidak ada rincian lain soal sakit yang diderita Sandiaga.

Dalam gelaran syukuran ini, Prabowo didampingi oleh para petinggi partai koalisi Indonesia Adil Makmur, antara lain Fadli Zon, Amien Rais, Rizal Ramli, Syarief Hasan dan lain-lain. Ia juga berulangkali mengimbau pendukungnya untuk senantiasa mengawal penghitungan suara. Jangan sampai, kata Prabowo, rakyat kembali dibohongi dan dicurangi.

“Menjaga formulir C1 dan C1 pleno yang berada di dalam kotak suara di seluruh kecamatan atau PPK-PPK, harus dijaga, karena sudah ada usaha untuk menghilangkan kotak suara. Untuk mengawasi petugas yang sedang melakukan rekapitulasi data. Pastikan jangan sampai ada angka yang dirubah, pastikan angka yang diimput harus sama dengan angka yang tercantum pada formulir C1. Menjaga semangat dalam berjuang dan mengawasi dan mengamankan suara rakyat. Jangan sampai suara rakyat kita dicurangi terus, “ tegas Prabowo.

Prabowo Ajak Pendukungnya Tidak Bertindak di Luar Koridor Hukum

Lebih lanjut ia kembali menghimbau kepada para pendukungnya untuk tidak bertindak di luar koridor hukum dan konstitusi yang berlaku. Ia mengajak semua pendukungnya untuk membuktikan bahwa pihaknya taat kepada aturan yang berlaku dan tidak mungkin bertindak anarkis.

“Saudara sekalian saya mau tambahkan, saya minta pendukung Prabowo-Sandi, warta negara yang cinta tanah air, warga negara yang cinta UUD, warga negara yang selalu mengutarakan perdamaian dan kedamaian. Jangan kita diprovokasi. Mereka ingin menggambarkan bahwa kita mungkin punya niat-niat yang aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh, kita ingin menegakkan keadilan, dan kebenaran. Kita ingin kejujuran, kita hormati kejujuran, kebenaran dan keadilan. Mana kala ada penyimpangan keadilan, kebenaran dan keadilan; mana kala ada upaya terang-terangan untuk merobek-robek hak rakyat Indonesia, kami tidak akan terima! Tapi kami selalu akan melakukan hal-hal sesuai konstitusi,” tegas Prabowo.

Setelah melakukan pidato sekitar hampir 20 menit Prabowo menginstruksikan para pendukungnya untuk kembali pulang ke tempat masing-masing dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban.

Jubir BPN Jelaskan Apa yang Dimaksud dengan People Power yang Kerap Diserukan

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade menyatakan bahwa gerakan people power yang sempat dinyatakan oleh Amien Rais adalah gerakan untuk mengawal rekapitulasi suara dari C1 di setiap kecamatan, dari seluruh Indonesia agar tidak terjadi kecurangan, bukanlah gerakan yang diisukan untuk membuat keonaran.

Andre jamin bahwa seluruh pendukung 02 akan selalu taat pada aturan tata tertib hukum yang berlaku.

“Jadi people power-nya bukanlah hal-hal yang inkonstitusional, bukanlah cara-cara kekerasan, tapi mengajak dan memberikan kesadaran, kepada masyarakat untuk melaksanakan demokrasi sehat, demokrasi yang terarah, demokrasi yang kita minta agar kecurangan kita antisipasi. Jadi itu yang ingin saya tegaskan. People power BPN atau people power-nya Pak Amien mengajak seluruh pendukung untuk bersama-sama mengawal agar demokrasi berjalan secara sehat, secara konstitusional, tidak inkonstitusional. Menjaga TPS, menjaga C1, memastikan rekapitulasi berjalan lancar dan tanpa kecurangan, itu maksudnya,” jelas Andre.

BPN Tuntut Transparansi Biaya Operasi Lembaga Survei

Lebih jauh, Andre pun menuntut transparansi lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat selama ini dan selalu memenangkan pasangan Jokowi-Maruf. Transparansi yang dimaksud adalah terkait biaya survei yang dilakukan selama ini. Ia meragukan bahwa biaya miliaran rupiah yang dikeluarkan para lembaga survei tersebut bersifat independen semata, dan menurutnya rakyat berhak tahu akan transparansi tersebut.

“Intinya publik dan masyarakat juga harus mulai aware dan kritis kepada lembaga survei. Pertanyaannya, apakah mungkin lembaga survei itu selama berbulan-bulan, dari enam bulan lalu sampai sekarang secara berkali-kali menyampaikan hasil survei mereka secara berkala? Pertanyaan saya, apakah mungkin Saiful Mujani mengeluarkan uang miliaran rupiah dari kantong sendiri? Apakah mungkin Yunarto Wijaya mengeluarkan duit dari kantong dia sendiri? Apakah Burhanuddin Muhtadi mengeluarkan duit dari kantong dia sendiri? Apakah mungkin Hanta Yuda mengeluarkan duit dari kantong sendiri?,” kata Andre.

“Pertanyaan saya dan juga pertanyaan rakyat Indonesia uang survei itu dari mana? Inilah kita harapkan ke depan transparansi. Rakyat berhak bertanya anda membiayai siapa? Apakah mungkin anda mengeluarkan uang miliaran dari kantong anda sendiri? Itu rakyat berhak tahu. Siapa yang membiayai anda?” lanjutnya. [gi/em]

Sumber : VOA Indonesia