BERTEMU.
Pertemuan anggota Komisi III DPRD Bali saat bertemu dengan pejabat Kemenhub di Jakarta, tanggal 3 Oktober lalu. Penlok belum juga jelas/MB

Denpasar, (Metrobali.com) –

“Benar-benar sangat mengecewakan, kami datang ke Jakarta membawa aspirasi masyarakat Bali, kenyataannya kedatangan kami seperti tidak dianggap”.

Rasa kecewa itu dilontarkan Ketua Komisi III, I Nengah Tamba, SH ketika menghadap Kementerian Perhubungan Jakarta, 3 Oktober lalu. Tamba menjelaskan kedatangannya ke Kemenhub itu untuk menanyakan perihal Penlok Bandara Buleleng, kok sampai saat ini tidak jelas. Padahal sebelumnya pihak kementerian kan sudah janji akan mengeluarkannya seperti yang sering diucapkan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta ketika acara nuasen di Kubutambahan, 28 Agustus lalu.

Waktu itu Wagub kepada masyarakat menyatakan, Kementerian Menhub akan mengeluarkan penlok pekan depan pada saat itu. Kenyataannya sampai sekarang tidak ada apa-apa..

Atas dasar itulah, kata Tamba pihaknya ingin tahu perkembangan lebih jauh mengenai Penlok tersebut ke Jakarta. Kami bersurat resmi ke Kemenhub, dan dijanjikan ketemu Dirjen. Kenyataannya, sampai di sana, kami hanya ditemui pejabat Kesubdit, yang sama sekali tidak tahu perkembangan bandara tersebut.

Dalam pertemuan itu, pejabat setempat hanya berbicara hasil rapat bulan Februari lalu, sekarang sudah bulan Oktober. Jadi, yang kami terima itu persoalan lama, yang bisa jadi sudah diselesaikan oleh pihak BIBU atau Perbari, dua pemrakarsa pembangunan Bandara Buleleng tersebut.

“Jadi, kami sama sekali tidak respek lagi dengan penjelasan pejabat tersebut. Iya kami sangat kecewa,” kata Tamba kepada Metrobali kemarin di ruang kerjanya, komisi III.

Tamba lebih jauh meminta akan kementrian perhubungan segera menuntaskan masalah Penlok tersebut, sehingga rakyat kami di Buleleng dan Bali khususnya tidak selalu bertanya-tanya. Yang menjadi pertanyaan mengapa kalau Bali yang mengajukan masalah pembangunan selalu dihambat-hambat, masalah shotcat juga sampai saat ini belum ada kejelasan, kata Tamba.

Tamba menilai pembangunan bandara Bali Utara tersebu sangat penting dalam upaya menyeimbangkan pembangunan di Bali Selatan dengan Bali Barat. Jika pembangunan bandara ini bisa segera dituntaskan, maka kesejahteraan masyarakat Buleleng akan semakin meningkat.

Segera Dipanggil

Agar tidak terjadi tumpang tindih dan menghindari dualisme ini, dalam waktu dekat ini, Komisi III akan memanggil kedua pemrakarsa bandara Buleleng itu. Mereka adalah PT BIBU Panji Sakti dan PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari).

Kami akan memanggil mereka untuk mencari penyelesaiannya, menurut kami kedua belah pihak harus mencari jalan tengah, agar sama-sama jalan. Jangan sampai masalah ini sampai larinya ke masalah lain. Ini kan murni untuk membangun Buleleng, sebaiknya kita duduk bersama, jelas Tamba kepada wartawan MB Kalau perlu kami juga memanggil Wagub agar ada penyelesain, jangan sampai berlarut-larut.

Dr Made Mangku

Kami Sudah Siap Membangun

Dalam keterangan terpisahnya, Presiden Direktur BIBU Panji Sakti, Dr Made Mangku saat dihubungi Metrobali kemarin membenarkan, kalau pihak Kementerian Perhubungan menghambat pengeluaran Penlok ini, padahal semuanya sudah lengkap.

“Tidak ada alasan bagi Kemenhub untuk menghalangi-halangi pengeluaran Penlok ini, karena semua persyarakatan sudah kami penuhi,” kata Made Mangku. Masalah persyarakatan adminitrasi sudah kami selesaikan, termasuk sumber dana sudah kami jelaskan, apalagi, kata Mangku.

Saat pertemuan dengan Wagub terakhir pekan lalu, Kemenhub sudah jelas-jelas mengatakan Penlok sudah keluar di pantai,  dan kami setuju, kenyataannya sampai detik ini juga belum keluar.

“Kami sudah setuju Penlok di pantai, dan saya dari BIBU sudah teken kesepakatan itu,” kata Mangku. Lantas bagaimana dengan PBR yang juga mengajukan izin bandara di darat, Mangku menegaskan, saya tidak mengurus PBR, saya urus BIBU dan kami tidak masalah jika Penlok di pantai, aku Mangku lagi. WEN – MB