CAPRES1

Harapan pemilu berintegritas dan damai kembali diserukan berbagai pihak di Tanah Air terutama KPU selaku penyelenggara Pemilu Presiden 2014 dengan menghindari kampanye hitam dan lebih mengedepankan kampanye yang jujur adil damai dan bermartabat.

Untuk itu (pemilu damai dan berintegritas) seperti pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kedua pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla menandatangani deklarasi pemilu damai sebagai komitmen untuk mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman, lancar, dan tertib “Kami berharap semua peserta kampanye mematuhi peraturan yang ada, seperti tema Deklarasi malam ini yaitu menciptakan kampanye yang damai, bersih dan demokratis. Jadi jangan saling mencaci maki, menyalahkan apalagi memaksakan,” kata Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay.

Deklarasi pemilu damai katanya sebagai komitmen bersama ini penting dilakukan karena bagaimanapun, suasana pemilu yang sarat dengan persaingan antarcalon, dan antarpendukung untuk meraih sebanyak-banyaknya suara rakyat, merupakan kondisi yang bisa saja mengundang kerawanan dan kericuhan.

Upaya mewujudkan pemilu damai adalah kepentingan yang harus diletakkan di atas segalanya.

Bukan cuma itu, menurut Hadar ketika tinggi tensi perpolitikan di negeri ini semakin memanas, maka kampanye hitam pun marak, upaya menjatuhkan dengan cara-cara kotor merebak, bahkan isu-isu SARA yang semestinya dikubur dalam-dalam justru dibangkitkan.

Padahal publik terutama kalangan menengah ke bawah di seluruh pelosok negeri ini mengharapkan pilpres harus menghasilkan pemimpin yang benar-benar dapat membawa perubahan bangsa ke arah lebih baik lewat proses demokrasi yang juga baik.

Namun, hingga saat ini nampak masih mencuat pula kekhawatiran bahwa perhelatan pilpres bisa saja memicu perpecahan.

Kekhawatiran itu katanya tak mengada-ada. Dengan hanya diikuti dua pasangan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pilpres memang menyodorkan pertarungan yang sederhana dan hemat biaya. Akan tetapi, di situ pula potensi terjadinya gesekan lebih terbuka.

Nada-nadanya pun kata dia mulai kentara, antara lain ditandai dengan semakin maraknya black campaign di berbagai media. Demi menyudutkan lawan, tak ada lagi rasa risih mengumbar fitnah atau memutarbalikkan fakta. Juga, persoalan SARA dijadikan sarana menyerang rival.

Bibit-bibit kekerasan dan konflik malahan mulai tumbuh. Kasus pembakaran posko relawan pendukung Jokowi-JK di Setiabudi, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Senin (26/5) dan atau peristiwa penyerangan oleh sekelompok intoleran kepada umat Katolik yang sedang beribadah Doa Rosario di rumah Julius Felicianus, Direktur Galang Press, Kompleks Perumahan STIE YKPN Sleman DIY, Kamis (29/5/2014) merupakan gejala intoleransi beragama yang mestinya tidak perlu terjadi.

Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai menegaskan tindakan pembubaran, perusakan dan pemukulan kepada umat yang sedang beribadah Rosario sebagai ibadah harian umat Khatolik telah mencederai prinsip penghormatan terhadap hak beribadah dan berkeyakinan agama yang dianut berdasarkan Konvenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik.

Juga katanya dengan Undang-undang No.39 tahun 1999 bahkan juga bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 yang secara substansial mengandung nilai adagium Bhineka Tunggal Ika yang menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita prihatin, amat prihatin, kedewasaan dalam bermasih belum memenuhi harap politik di negeri ini ternyata masih belum memenuhi harapan. Kita juga patut cemas, jika segala kekerdilan berpolitik tersebut terus dipertontonkan dan semakin liar, bangsa ini akan terjerembap di kubangan kekacauan,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Menurutnya, praktik-praktik seperti itu amat berpotensi memantik kerusuhan, memicu chaos. Potensi konflik telah pula diingatkan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad.

Pertarungan menuju kursi RI-1 dan RI-2 boleh berlangsung sengit, tetapi tetap harus dalam semangat persaudaraan. Tidak ada artinya jika kemenangan diraih kalau bangsa terbelah.

Cegah Kerawanan Tingkat persaingan antarcalon dan tim pendukung yang masing-masing berusaha keras untuk menang, bisa saja melakukan berbagai cara baik halal maupun tidak halal yang mengundang kerawanan seperti rawan konflik dan rawan kecurangan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) misalnya telah memetakan potensi kerawanan pelaksanaan Pemilu 2014 di 510 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Potensi kerawanan itu mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara.

“Dari hasil kajian yang dilakukan Bawaslu, ditemukan sekitar 169 kabupaten/kota masuk dalam kategori sangat rawan, 51 rawan, dan 290 aman,” kata anggota Bawaslu Divisi Pengawasan Daniel Zuchron.

Bawaslu menentukan potensi kerawanan dalam tahapan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu menggunakan metode perbandingan antara jumlah pemilih dan jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota.

Potensi kerawanan pada masa kampanye berupa politik uang (money politics) dengan membandingkan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah pemilih. Jika jumlah penduduk miskin lebih dari 30 persen dalam sebuah kabupaten/kota maka daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah sangat rawan.

Sedangkan kategori rawan dinyatakan apabila jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota sebanyak 10-30 persen. Apabila kurang dari 10 persen jumlah penduduk miskin di Kabupaten atau Kota maka daerah tersebut masuk dalam kategori aman.

Beberapa daerah yang sangat rawan, misalnya, Kabupaten Langsa, Kabupaten Karo, Kota Padang Panjang, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas, Kota Banjar, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Sukoharjo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Politik uang yang akan marak terjadi pada Pemilu 2014 menjadi sorotan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan pesta demokrasi terbesar seperti Pileg pada 9 April 2014, bukan tidak mungkin dapat terjadi lagi pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

“Kerawanan adanya money politics yang mempengaruhi seseorang untuk memilih calon atau orang tertentu dengan uang. Selain itu, intimidasi lain,” kata Kepala Polri Jenderal Polisi Sutarman saat Rapim dengan TNI untuk pengamanan Pemilu 2014 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, baru-baru ini.

Jenderal Sutarman mengatakan, selain ancaman politik uang juga yang menjadi fokus Polri, yakni ancaman terorisme dan kampanye hitam (black campaign) yang saling menjelekkan antarcalon atau para pendukung masing-masing calon.

Kemungkinan ada penolakan dari peserta pemilu tentu menimbulkan kerawanan baik dari aspek yuridis dan kerawanan sosial lainnya. Polri mengambil langkah antisipasi melalui kegiatan preventif, cipta kondisi dan penegakan hukum apabila ada pelanggaran hukum.

Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino menyoroti soal tidak tertutup kemungkinan adanya potensi mobilisasi pemilih fiktif yakni pergerakan pendataan pemilih tidak terdaftar hingga menjadi pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“KIPP berpandangan bahwa harus diwaspadai dan diantisipasi, tidak tertutup kemungkinan adanya potensi mobilisasi pemilih fiktif. KPU sendiri pada Pileg lalu sudah membuka pendaftaran DPK hingga 14 hari sebelum hari-H pemilu legislatif,” katanya.

Menurut Girindra, tingkat kerawanan ada di tingkat PPS dan PPK karena pengecekan atau verifikasi pemilih tidak terdaftar di lapangan berpotensi terjadi kecurangan dan mobilisasi pemilih fiktif yang bisa menodai penyelenggaraan Pemilu 2014. Peran Bawaslu hingga tingkat lapangan sangat penting juga keterlibatan semua elemen masyarakat.

Capres-cawapres Bertekad Dalam kondisi cemas bahkan mengkhawatirkan itu masih ada harapan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa siap mengikuti pemilu berintegritas dan damai serta tidak melakukan hal- hal negatif yang akan merugikan masyarakat Indonesia.

“Kami pasangan Prabowo-Hatta beserta seluruh koalisi menyatakan siap ikut serta dalam kampanye pemilu dengan berintegritas, damai, bersih dan sejuk tidak melakukan hal-hal negatif dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu masyarakat,” ujar Prabowo Subianto usai menandatangani prasasti Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas dan Damai di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/6).

Ia mengatakan bangsa Indonesia membangun budaya politik demokrasi dengan susah payah dan cukup lama dan itu cita-cita pendiri bangsa.

“Alhamdulillah bangsa kita diakui menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan politik yang terbaik,dan kita harus jaga demokrasi ini agar tidak disandera dan diselewengkan, wujudnya demokrasi atau ujungnya demokrasi adalah pemilu,” kata dia.

Pemilu, lanjutnya, merupakan kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin yang akan memajukan bangsa Indonesia.

“Saya minta pendukung saya untuk patuh, saudara jokowi adalah saudara saya, JK adalah senior saya yang saya hormati. Saya yakin mereka ada putra putra terbaik.Karena itu kami berjanji bahwa kami akan terima keputusan rakyat,” kata dia.

Karena itu, apabila Prabowo-Hatta menerima mandat maka siap bekerja keras untuk membangun bangsa ini. “Apabila mandat itu diberikan kepada Jokowi-JK kami akan hormati keputusan tersebut kami yakin Jokowi-JK adalah patriot-patriot bangsa apapun yang terjadi kami akan menjadi warga negara yang cinta tanah air,” ujar dia.

Harapan senada diucapkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan seluruh pihak bisa bergembira, tanpa merasa takut dan terintimidasi selama proses masa kampanye capres-cawapres 4 Juni-5 Juli 2014.

“Kita berharap dalam proses kampanye semua merasa gembira, karena demokrasi yang kita jalankan menyejahterakan bukan mencelakakan,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai di Jakarta, Selasa malam (3/6).

Mantan Wali kota Solo itu menginginkan Pilpres 9 Juli diiringi dengan sebuah pemilihan bermartabat, berintegritas tanpa adanya kecurangan, kampanye hitam, kekerasan, dan intimidasi.

“Pilpres harus kita tunjukkan sebagai sebuah kegembiraan politik bukan sebuah ketakutan,” ujar Jokowi. Jokowi lalu menyatakan dirinya bersama cawapres Jusuf Kalla (JK) siap menjalankan amanat rakyat jika menang dalam Pilpres 2014 mendatang.Harapan pemilu berintegritas dan damai kembali diserukan berbagai pihak di Tanah Air terutama KPU selaku penyelenggara Pemilu Presiden 2014 dengan menghindari kampanye hitam dan lebih mengedepankan kampanye yang jujur adil damai dan bermartabat.

Untuk itu (pemilu damai dan berintegritas) seperti pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kedua pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla menandatangani deklarasi pemilu damai sebagai komitmen untuk mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman, lancar, dan tertib “Kami berharap semua peserta kampanye mematuhi peraturan yang ada, seperti tema Deklarasi malam ini yaitu menciptakan kampanye yang damai, bersih dan demokratis. Jadi jangan saling mencaci maki, menyalahkan apalagi memaksakan,” kata Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay.

Deklarasi pemilu damai katanya sebagai komitmen bersama ini penting dilakukan karena bagaimanapun, suasana pemilu yang sarat dengan persaingan antarcalon, dan antarpendukung untuk meraih sebanyak-banyaknya suara rakyat, merupakan kondisi yang bisa saja mengundang kerawanan dan kericuhan.

Upaya mewujudkan pemilu damai adalah kepentingan yang harus diletakkan di atas segalanya.

Bukan cuma itu, menurut Hadar ketika tinggi tensi perpolitikan di negeri ini semakin memanas, maka kampanye hitam pun marak, upaya menjatuhkan dengan cara-cara kotor merebak, bahkan isu-isu SARA yang semestinya dikubur dalam-dalam justru dibangkitkan.

Padahal publik terutama kalangan menengah ke bawah di seluruh pelosok negeri ini mengharapkan pilpres harus menghasilkan pemimpin yang benar-benar dapat membawa perubahan bangsa ke arah lebih baik lewat proses demokrasi yang juga baik.

Namun, hingga saat ini nampak masih mencuat pula kekhawatiran bahwa perhelatan pilpres bisa saja memicu perpecahan.

Kekhawatiran itu katanya tak mengada-ada. Dengan hanya diikuti dua pasangan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pilpres memang menyodorkan pertarungan yang sederhana dan hemat biaya. Akan tetapi, di situ pula potensi terjadinya gesekan lebih terbuka.

Nada-nadanya pun kata dia mulai kentara, antara lain ditandai dengan semakin maraknya black campaign di berbagai media. Demi menyudutkan lawan, tak ada lagi rasa risih mengumbar fitnah atau memutarbalikkan fakta. Juga, persoalan SARA dijadikan sarana menyerang rival.

Bibit-bibit kekerasan dan konflik malahan mulai tumbuh. Kasus pembakaran posko relawan pendukung Jokowi-JK di Setiabudi, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Senin (26/5) dan atau peristiwa penyerangan oleh sekelompok intoleran kepada umat Katolik yang sedang beribadah Doa Rosario di rumah Julius Felicianus, Direktur Galang Press, Kompleks Perumahan STIE YKPN Sleman DIY, Kamis (29/5/2014) merupakan gejala intoleransi beragama yang mestinya tidak perlu terjadi.

Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai menegaskan tindakan pembubaran, perusakan dan pemukulan kepada umat yang sedang beribadah Rosario sebagai ibadah harian umat Khatolik telah mencederai prinsip penghormatan terhadap hak beribadah dan berkeyakinan agama yang dianut berdasarkan Konvenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik.

Juga katanya dengan Undang-undang No.39 tahun 1999 bahkan juga bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 yang secara substansial mengandung nilai adagium Bhineka Tunggal Ika yang menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita prihatin, amat prihatin, kedewasaan dalam bermasih belum memenuhi harap politik di negeri ini ternyata masih belum memenuhi harapan. Kita juga patut cemas, jika segala kekerdilan berpolitik tersebut terus dipertontonkan dan semakin liar, bangsa ini akan terjerembap di kubangan kekacauan,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Menurutnya, praktik-praktik seperti itu amat berpotensi memantik kerusuhan, memicu chaos. Potensi konflik telah pula diingatkan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad.

Pertarungan menuju kursi RI-1 dan RI-2 boleh berlangsung sengit, tetapi tetap harus dalam semangat persaudaraan. Tidak ada artinya jika kemenangan diraih kalau bangsa terbelah.

Cegah Kerawanan Tingkat persaingan antarcalon dan tim pendukung yang masing-masing berusaha keras untuk menang, bisa saja melakukan berbagai cara baik halal maupun tidak halal yang mengundang kerawanan seperti rawan konflik dan rawan kecurangan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) misalnya telah memetakan potensi kerawanan pelaksanaan Pemilu 2014 di 510 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Potensi kerawanan itu mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara.

“Dari hasil kajian yang dilakukan Bawaslu, ditemukan sekitar 169 kabupaten/kota masuk dalam kategori sangat rawan, 51 rawan, dan 290 aman,” kata anggota Bawaslu Divisi Pengawasan Daniel Zuchron.

Bawaslu menentukan potensi kerawanan dalam tahapan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu menggunakan metode perbandingan antara jumlah pemilih dan jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota.

Potensi kerawanan pada masa kampanye berupa politik uang (money politics) dengan membandingkan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah pemilih. Jika jumlah penduduk miskin lebih dari 30 persen dalam sebuah kabupaten/kota maka daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah sangat rawan.

Sedangkan kategori rawan dinyatakan apabila jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota sebanyak 10-30 persen. Apabila kurang dari 10 persen jumlah penduduk miskin di Kabupaten atau Kota maka daerah tersebut masuk dalam kategori aman.

Beberapa daerah yang sangat rawan, misalnya, Kabupaten Langsa, Kabupaten Karo, Kota Padang Panjang, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas, Kota Banjar, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Sukoharjo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Politik uang yang akan marak terjadi pada Pemilu 2014 menjadi sorotan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan pesta demokrasi terbesar seperti Pileg pada 9 April 2014, bukan tidak mungkin dapat terjadi lagi pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

“Kerawanan adanya money politics yang mempengaruhi seseorang untuk memilih calon atau orang tertentu dengan uang. Selain itu, intimidasi lain,” kata Kepala Polri Jenderal Polisi Sutarman saat Rapim dengan TNI untuk pengamanan Pemilu 2014 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, baru-baru ini.

Jenderal Sutarman mengatakan, selain ancaman politik uang juga yang menjadi fokus Polri, yakni ancaman terorisme dan kampanye hitam (black campaign) yang saling menjelekkan antarcalon atau para pendukung masing-masing calon.

Kemungkinan ada penolakan dari peserta pemilu tentu menimbulkan kerawanan baik dari aspek yuridis dan kerawanan sosial lainnya. Polri mengambil langkah antisipasi melalui kegiatan preventif, cipta kondisi dan penegakan hukum apabila ada pelanggaran hukum.

Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino menyoroti soal tidak tertutup kemungkinan adanya potensi mobilisasi pemilih fiktif yakni pergerakan pendataan pemilih tidak terdaftar hingga menjadi pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“KIPP berpandangan bahwa harus diwaspadai dan diantisipasi, tidak tertutup kemungkinan adanya potensi mobilisasi pemilih fiktif. KPU sendiri pada Pileg lalu sudah membuka pendaftaran DPK hingga 14 hari sebelum hari-H pemilu legislatif,” katanya.

Menurut Girindra, tingkat kerawanan ada di tingkat PPS dan PPK karena pengecekan atau verifikasi pemilih tidak terdaftar di lapangan berpotensi terjadi kecurangan dan mobilisasi pemilih fiktif yang bisa menodai penyelenggaraan Pemilu 2014. Peran Bawaslu hingga tingkat lapangan sangat penting juga keterlibatan semua elemen masyarakat.

Capres-cawapres Bertekad Dalam kondisi cemas bahkan mengkhawatirkan itu masih ada harapan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa siap mengikuti pemilu berintegritas dan damai serta tidak melakukan hal- hal negatif yang akan merugikan masyarakat Indonesia.

“Kami pasangan Prabowo-Hatta beserta seluruh koalisi menyatakan siap ikut serta dalam kampanye pemilu dengan berintegritas, damai, bersih dan sejuk tidak melakukan hal-hal negatif dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu masyarakat,” ujar Prabowo Subianto usai menandatangani prasasti Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas dan Damai di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/6).

Ia mengatakan bangsa Indonesia membangun budaya politik demokrasi dengan susah payah dan cukup lama dan itu cita-cita pendiri bangsa.

“Alhamdulillah bangsa kita diakui menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan politik yang terbaik,dan kita harus jaga demokrasi ini agar tidak disandera dan diselewengkan, wujudnya demokrasi atau ujungnya demokrasi adalah pemilu,” kata dia.

Pemilu, lanjutnya, merupakan kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin yang akan memajukan bangsa Indonesia.

“Saya minta pendukung saya untuk patuh, saudara jokowi adalah saudara saya, JK adalah senior saya yang saya hormati. Saya yakin mereka ada putra putra terbaik.Karena itu kami berjanji bahwa kami akan terima keputusan rakyat,” kata dia.

Karena itu, apabila Prabowo-Hatta menerima mandat maka siap bekerja keras untuk membangun bangsa ini. “Apabila mandat itu diberikan kepada Jokowi-JK kami akan hormati keputusan tersebut kami yakin Jokowi-JK adalah patriot-patriot bangsa apapun yang terjadi kami akan menjadi warga negara yang cinta tanah air,” ujar dia.

Harapan senada diucapkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan seluruh pihak bisa bergembira, tanpa merasa takut dan terintimidasi selama proses masa kampanye capres-cawapres 4 Juni-5 Juli 2014.

“Kita berharap dalam proses kampanye semua merasa gembira, karena demokrasi yang kita jalankan menyejahterakan bukan mencelakakan,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai di Jakarta, Selasa malam (3/6).

Mantan Wali kota Solo itu menginginkan Pilpres 9 Juli diiringi dengan sebuah pemilihan bermartabat, berintegritas tanpa adanya kecurangan, kampanye hitam, kekerasan, dan intimidasi.

“Pilpres harus kita tunjukkan sebagai sebuah kegembiraan politik bukan sebuah ketakutan,” ujar Jokowi. Jokowi lalu menyatakan dirinya bersama cawapres Jusuf Kalla (JK) siap menjalankan amanat rakyat jika menang dalam Pilpres 2014 mendatang. AN-MB