DPR Putu Sudiartana1

Denpasar (Metrobali.com) –

Rencana pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dipandang sebagai hal yang wajar. Apalagi, pergantian tersebut merupakan kewenangan Presiden.

Hanya saja, banyak kalangan berharap agar pergantian Kapolri tersebut hendaknya tetap mempertimbangkan berbagai aspek. Selain itu, pergantian tersebut juga diarahkan untuk mengubah stigma negatif terhadap institusi Polri sekaligus memperkuat profesionalisme korps baju cokelat.

“Soal pergantian, itu kewenangan Presiden. Bilamana Kapolri mau diganti, mau kapan saja, itu hak prerogatif Presiden. Yang terpenting, Presiden harus benar-benar mencari penggantinya yang lebih baik dalam memajukan institusi kepolisian,” kata anggota DPR RI, I Putu Sudiartana, saat dihubungi di Denpasar, Minggu (11/1).

Ia berharap, Kapolri yang baru nantinya harus mampu meningkatkan profesionalisme kepolisian sekaligus mempertahankan indenpendensi Polri. Yang tidak kalah penting, Kapolri yang baru juga harus memberikan citra yang lebih baik di masyarakat.

Dalam hal reformasi di tubuh Polri, politisi Partai Demokrat itu menyebut, calon Kapolri yang akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki tugas besar untuk mengubah mental dan prilaku Polri. “Stigma negatif polisi pun harus diubah,” tandas Sudiartana.

Ia menyebut beberapa contoh buruk terkait citra Polri selama ini, misalnya keberpihakan oknum polisi terhadap pengusaha dan bahkan menjadi beking pengusaha. “Ini yang harus diubah ke depan,” ujar politisi asal Badung itu.

Tentang kandidat terbaik untuk menjadi pengganti Kapolri Jenderal Sutarman, Sudiartana menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. “Yang lebih penting lagi, pemilihan calon Kapolri jangan sampai ada kepentingan politik penguasa,” harapnya.

Selama ini, menurut dia, jenjang karier di kepolisian terutama pangkat AKBP, Kombes hingga Bintang Satu, dianggap tidak jelas. Mereka yang punya koneksi apalagi memiliki dana banyak, kariernya cepat melejit, meski tidak memiliki kecakapan. “Sementara yang cakap, tapi tak punya uang dan tak punya relasi, jangan harap dapat tempat,” kata Sudiartana.

Ia pun berharap kepada Kapolri baru nanti, agar dalam memilih para pejabat di daerah seperti Kapolda, seyogyanya memilih figur yang senior. Figur dimaksud juga harus sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.

“Ini penting, sehingga bermanfaat dalam mengayomi masyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Masyarakat juga tidak merasa takut berkomunikasi dengan polisi, bilamana masyarakat menemukan kejanggalan-kejanggalan di masyarakat,” tutur Sudiartana. MSE-MB