Indonesia: Kebijakan Pembangunan Permukiman Israel Hambat Perdamaian

single-image

Menlu1

Jakarta, (Metrobali.com) –

Pemerintah Indonesia menilai kebijakan dan praktik unilateral yang diterapkan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina sebagai sikap yang menghambat upaya perdamaian dan perwujudan solusi dua negara (two-state solution).

“Kebijakan dan tindakan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, seperti pembangunan permukiman secara ilegal, pembangunan tembok pemisah, dan pembatasan hak-hak rakyat Palestina, adalah hambatan terbesar bagi pencapaian perdamaian,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pembukaan acara seminar international bertema “Unwavering Support of Indonesia to Plaestine, and The Role of The United Nations” di Kementerian Luar Negeri.

Menurut Retno, kebijakan pemerintah Israel seperti pembangunan permukiman Yahudi di wilayah timur Yerusalem merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional dan peraturan HAM internasional.

“Meskipun masyarakat internasional telah menyerukan agar Israel segera menghentikan kegiatan permukiman, kita telah menyaksikan di depan mata, dari waktu ke waktu, Israel bertekad untuk melanjutkan kebijakan tersebut,” ujar dia.

“Maka merupakan hal mengerikan bahwa, tahun ini, yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sebagai tahun solidaritas internasional bagi rakyat Palestina, Israel masih terus melaksanakan kegiatan ilegal di Wilayah Pendudukan Palestina,” lanjutnya.

Ia menambahkan, Indonesia menyadari bahwa perdamaian, kemakmuran dan stabilitas masih jauh dari kenyataan bagi Palestina.

Kegiatan dan kebijakan sepihak Israel juga dinilai telah menghambat upaya warga dan pemerintah Palestina untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat.

Oleh karena itu, kata Menlu Retno, Indonesia akan terus bergabung dengan masyarakat internasional dalam upaya bersama untuk mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina.

“Indonesia mendukung penuh visi solusi dua negara, di mana Palestina yang merdeka, berdaulat dan demokratis dapat hidup secara berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dengan negara-negara tetangganya,” tutur dia.

Baca Juga :
Lomba Cipta Menu Kelompok Tani , Bupati Tamba Cicipi Sayur Buangit

Menlu menyebutkan bahwa Indonesia menjalankan program pembangunan kapasitas berkelanjutan untuk Palestina di berbagai bidang.

Selain itu, Indonesia juga bermitra dengan beberapa negara lain dalam kerja sama tripartit untuk mendukung proses pembangunan kapasitas Palestina tersebut.

“Sejalan dengan visi dan misi pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saya ingin menegaskan kembali bahwa isu Palestina akan tetap menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia,” ucap Menlu Retno. AN-MB

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.