Denpasar, (Metrobali.com)

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Bali 5 September 2023 yang lalu, diharapkan Bali mulai “berbenah” paling tidak pada sejumlah isu penting.

Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, Ketua FPD (Forum Penyadaran Dharma), Ketua Departemen Ekonomi Politik WHP (World Hindu Parisad), Selasa 10 Oktober 2023.

Diharapkan kepada PJ Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, tensi politisasi kebijakan turun, pertimbangan elektabilitas dalam program anggaran semestinya terkoreksi. Kebijakan anggaran lebih fokus ke program peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan “niatan ” politik yang lebih rendah.

” Silang sengkarut” tentang Drestha Bali VS Non Drestha Bali, mulai dilakukan dialog dengan kepala dingin, bermartabat dan tidak asal menang-menangan,” kata Jro Gde Sudibya.

Dikatakan, politisasi ke masyarakat akar rumput Desa Pakraman semestinya menurun, menata kembali lembaga ini ke jati dirinya: kemandirian, pemberdayaan melalui swadaya dari dan oleh krama.

Hal selanjutnya, kata Jro Gde Sudibya menata ulang kembali tata pikir “sesuduk kayun” krama, peradaban Bali tidak sebatas peradaban fisik yang dibangga-banggakan, tetapi merusak lingkungan alam, “merangsek” kebudayaan, meminggirkan masyarakat lokal dan “ngeletehin” tempat suci.

Dikatakan, dalam masyarakat yang sangat percaya pada hukum karma, setiap prilaku menyimpang sebut saja dugaan “pat gulipat” anggaran, pengelolaan keuangan negara yang tidak lagi etis, telah menjadi “tontonan” masyarakat, sudah semestinya berakhir.

“Sikap permisif dan bahkan memberikan “lampu hijau” bagi konsumsi minuman keras, bir, tuak arak, sudah semestinya dikoreksi, karena tidak mendidik masyarakat dan sekaligus memalukan dari segi etika, moral dan kepantasan sosial,” kata Jro Gde Sudibya.

Dikatakan dlam Era Bali “Berbenah” ini, sudah tentu PJ.Gubernur berada di garda terdepan, di dukung oleh seluruh komponen masyarakat yang masih peduli untuk keselamatan Bali dan masa depannya. (Adi Putra)