Foto: Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab disapa Gus Adhi.

Badung (Metrobali.com)-

Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra atau kerap disapa Gus Adhi terus memberikan pendidikan dan pencerdasan politik kepada publik sembari tidak lelah senantiasa bersuara lantang menyerukan dan menggemakan gerakan AMP “Anti Money Politic” dan lawan money politic atau politik uang.

Lebih lanjut Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali itu mengatakan, dari perjalanannya sebagai calon legislatif dan juga sebagai anggota DPR RI Komisi II dan menjadi mitra kerja penyelenggara pemilu serta mempunyai tupoksi di bidang pemerintahan dalam negeri dan politik, dia menilai sudah ada sedikit pergeseran masyarakat menyikapi fenomena politik uang dalam setiap hajatan pesta demokrasi lima tahunan seperti pemilu.

Dari edukasi-edukasi yang diberikan bahwasanya saat kampanye tidak boleh berjanji atau memberikan sesuatu yang mengarah pada money politic. “Jadi beberapa tempat, saya melihat sudah bagus, masyarakat sudah menyambut baik tentang anti-money politic. Mereka sadar bahwa dengan money politic justru kita ada pendidikan, justru mereka tidak mempunyai suatu kekuatan di dalam dia berjalan sebagai lembaga adat, sebagai lembaga petani,” ungkap Adhi Mahendra Putra “Gus Adhi”saat ditemui di kediamannya di Jero Kawan, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung pada Jumat 29 Desember 2023.

“Dengan tidak money politic mereka atau wakil rakyat sama rakyatnya bisa bersinergi dengan baik. Sudah mulai ada impian seperti itu,” sambung politisi senior Golkar yang getol menyuarakan anti money politic dan telah membentuk Relawan AMP (Anti Money Politic) di sembilan kabupaten/kota di Bali.

Adhi Mahendra Putra “Gus Adhi”juga telah menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat bahwasanya mereka sepakat untuk keluar dari kecurangan dan money politic. Hasilnya akan terbukti pada Pemilu 14 Februari 2024 bagaimana daerah-daerah yang telah diberi catatan akan membuktikan komitmennya untuk anti kecurangan dan anti money politic. Dia berharap kedepan semua masyarakat dan peserta pemilu harus benar-benar konsisten beradu gagasan dan ide.

“Bukan beradu otot dengan intimidasinya, bukan beradu ongkos sehingga mempengaruhi niat memilih orang. Yang penting saat terpilih benar-benar menjadi mitra kerja dari masyarakat dan menjadi perpanjangan lidah, tangan dan kaki masyarakat itu sendiri sebagai pejuang demokrasi, sebagai pejuang kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkap politisi Golkar yang merupakan salah satu inisiator lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan mengawal penuh hadirnya payung hukum untuk Provinsi Bali ini hingga diakuinya subak dan desa adat di Undang-Undang Provinsi Bali.

Baginya, politik uang sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan ibarat menjadi mesin pembunuh bagi partisipasi politik anak-anak muda yang merupakan embrio pembangunan bangsa. Sebab dengan masih maraknya terjadi praktik money politic atau politing uang, generasi muda semakin apatis terhadap politik, mereka semakin jauh dari politik dan enggan untuk ikut berpartisipasi di politik baik dengan menjadi anggota partai politik ataupun menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum (pemilu).

“Money politic membuat generasi muda kita makin apatis dengan politik. Kondisi itu tentu sangat berbahaya. Jadi sudah saatnya kita semua serius melawan dan memerangi praktik-praktik money politic,” tegasnya.

Untuk membuat anak-anak muda tertarik dengan politik, Adhi Mahendra Putra yang pada Pileg 2024 mendatang kembali maju sebagai Caleg Partai Golkar ke DPR RI Dapil Bali dengan nomor urut 4 itu mengatakan bahwa praktek money politic agar dihilangkan, mengingat 54 persen pemilih di tahun 2024 merupakan pemilih pemula.

Politisi Golkar asal Jero Kawan, Kerobokan, Badung ini menegaskan bahwa jika para politisi ataupun partai politik secara organisasi masih bermain di tatanan money politic tersebut, anak-anak muda yang belum memiliki modal yang kuat tersebut, akan pupus harapannya untuk memberikan karya-karya atau pemikiran-pemikiran mereka dalam membangun bangsa Indonesia.

“Anak-anak muda merupakan embrio pembangunan bangsa dan mereka jangan dipertontonkan dengan praktik-praktik money politic yang tidak hanya merusak sendi-sendir demokrasi tetapi bisa memupus harapan para anak-anak muda embrio pembangunan bangsa untuk berpartisipasi aktif di politik dan pembangunan bangsa,” pungkas tokoh Bali yang juga Ketua Harian Depinas SOKSI dan Ketua Depidar SOKSI Bali ini. (wid)