Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan pandangannya saat Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Irfan Setiaputra di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023.

Jakarta (Metrobali.com)-

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer mengingatkan PT Garuda Indonesia untuk tidak menerapkan sistem kanibal dalam menjalankan perusahaan penerbangan BUMN ini.

Gde Sumarjaya Linggih juga mengaku mendengar informasi bahwa beberapa penerbangan saat ini menggunakan sistem kanibal untuk menjalankan salah satu perusahaannya.

“Saya juga mendengar beberapa penerbangan saat ini sistemnya kanibal. Jadi makan yang lain untuk menjalankan yang satu karena sudah habis jam terbangnya atau masa terbangnya sudah habis,” kata Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan pandangannya saat Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Irfan Setiaputra di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023.

Dalam kesempatan tersebut Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu juga meminta PT Garuda Indonesia untuk terus melakukan efisiensi, terutama dalam hal brand awareness yang membuat kapasitas penumpang Pesawat Garuda selalu full, meskipun dari harga tiket lebih mahal dari maskapai-maskapai lainnya.

“Ke depan saya minta hal-hal yang menyangkut efisiensi terus dilakukan, terutama brand awareness sehingga Garuda bisa selalu selalu full. Artinya brand awareness orang-orang terhadap Garuda sudah tinggi. Jadi saya berharap ini terus dijaga, kemudian juga efisiensi-efisiensinya,” kata wakil rakyat yang sudah empat periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini.

Gde Sumarjaya Linggih  juga meminta kepada PT Garuda Indonesia untuk memperhatikan jam-jam operasionalnya mengingat banyak persaingan dengan maskapai-maskapai swasta lainnya. Bila memungkinkan PT Garuda Indonesia meminta slot yang lebih banyak kepada pemerintah.

“Saya berharap juga Garuda memperhatikan jam-jamnya karena berebut juga dengan swasta. Jadi mesti harus lebih fleksibel. Memang agak lebih sulit tapi mungkin bisa menjadi keputusan-keputusan fleksibel. Dalam artian Garuda meminta slot yang lebih kepada pemerintah,” kata wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini.

Politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ini juga meminta kepada Dirut PT Garuda Indonesia untuk tetap bekerja berdasarkan good corporate governance dan sesuai dengan Undang-Undang PT.

“Jangan terlalu menjadikan perusahaan ini seperti pemerintahan, padahal perusahaan ini pemegang sahamnya adalah pemerintah dan kadang-kadang pandangan masyarakat masih agak membingungkan tentang itu dan bahwa ini adalah milik pemerintah jadi mereka berhak untuk ini dan itu. Jadi Pak Irfan harus tetap bekerja berdasarkan good corporate governance terkait dengan Undang-Undang PT,” pungkasnya. (wid)