Jembrana (Metrobali.com)

 

Sejumlah permasalahan menjadi sorotan fraksi dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Jembrana masa persidangan II Tahun 2021-2022, Kamis (25/3/2022).

Dihadiri Wakil Bupati Jembrana, Gede Ngurah Patriana Krisna dan Jajaran Forkopimda Jembrana, rapat dipimpin Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi.

Fraksi Gerindra dalam pandangan umum yang dibacakan Ketua Fraksi Gerindra Ketut Sadwi Darmawan menyoroti rendahnya serapan atau realisasi anggaran yang disebutnya “Nyaris Tak Terdengar”. Karena proses masing-masing OPD dalam merealisasikan anggaran yang sudah direncanakan dalam APBD sangat rendah, kurang dari 20 persen.

Rendahnya penyerapan anggaran dimungkinkan beberapa faktor. Salah satunya kapasitas SDM birokrasi yang semakin tidak baik sehingga dapat memperlambat penyerapan anggaran. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar “ada apa dengan birokrasi”. Karena kinerja seperti itu jelas-jelas dapat menghambat realisasi dari program Bupati Jembrana, I Nengah Tamba dan bahkan merugikan masyarakat.

Untuk itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba disarankan untuk melakukan perubahan dan inovasi yang nantinya sejalan dengan Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sadwi dalam pandangan umumnya juga menyoroti kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat. Karena banyak jenis kegiatan yang tertunda seperti rehab sekolah SDN 4 Melaya, lampu penerangan jalan (LPJ) dan pengadaan pompa air untuk kebutuhan air bersih di daerah yang kering.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum yang dibacakan I Gede Putu Suegardana Cita menyoroti keberadaan toko modern yang yang tidak berizin, namun sudah beroperasi.

Selanjutnya terkait tata ruang khususnya pembangunan di wilayah Jembrana seperti rencana pembangunan pabrik oleh PT Mitra Prodin di atas lahan produktif di Desa Penyaringan dengan agar tidak melanggar Perda tentang perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan

Baca Juga :
Beachwalk Shopping Center kembali mengangkat tema “BEAUTY PROSPERITY” di bulan Februari 2017

Sedangkan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam pandangan umum yang dibacakan I Made Sabda, lebih memberikan masukan dalam kaitan rencana pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terutama yang berkaitan dengan keamanan data yang sangat rentan bocor dan disalahgunakan.

Diantaranya menyiapkan sarana dan prasarana penunjang SPBE, diperlukan antisipasi awal terhadap isu keamanan data, ancaman siber yang dapat menyerang sistem data yang dimiliki. Apalagi dalam penerapan SPBE, terjadi pertukaran data yang masif dan sangat besar antar perangkat daerah dan menyiapkan SDM yang mumpuni terlebih saat ini kompetensi SDM mengenai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih sngat terbatas.

Tidak hanya itu Golkar juga menyoroti penataan dan kebersihan di jalan menuju wisata mangrove, perbaikan jalan menuju Banjar Munduk Kemoning dan Yeh Mekecir, memperhatikan sejumlah obyek wisata yang sudah dikenal dan rasionalisasi target PAD karena masih banyak OPD yang tidak berani memasang target PAD yang lebih besar sementara potensi untuk itu sudah jelas dan sangat terbuka. (Komang Tole)