WIS_0872

Denpasar, (Metrobali.com) –

Pelaksanaan Program Pemprov Bali dalam visi misi Bali Mandara yang sudah bergulir hingga memasuki jilid 2 perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk  memberikan masukan bagi penyempurnaan program program Bali mandara. Atas tujuan tersebut Biro Humas Setda Provinsi Bali menggandeng Tim Peneliti dari perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Pendidikan Nasional Denpasar untuk melakukan penelitian sejauh mana implementasi program Bali Mandara di lapangan, serta mendeteksi  permasalahan yang terjadi. Demikian terungkap dalam acara Forum Group  Discussion yang dibuka Kepala Bagian Publikasi Biro Humas Setda Provinsi Bali Ady Mastika mewakili Kepala Biro Humas Setda Provinis Bali di ruang Prajasabha-Kantor Gubernur Bali, (23/04).

Lebih jauh Ady Mastika menyampaikan  bahwa Pemerintah  Provinsi telah banyak memnggulirkan programprogram unggulan  seperti JKBM , Simnatri, Gerbangsadu , Bedah Rumah, beas Siswa Mikin, dan sementara itu  selama ini Biro Humas Setda Provinsi Bali pun telah mengoptimalkan upaya  penyebarluasan informasi program – program tersebut ke masyarakat baik itu melalui media cetak maupun online serta bentuk bentuk sosialisasi yang lain seperti melalui pentas seni. Namun tidak dipungkiri masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan mengenal program Bali Mandara, bahkan belum bisa memanfaatkannya sama sekali. Ia berharap  upaya  evaluasi dengan melibatkan civitas akademik akan memperoleh hasil analisis yang tepat dan akurat sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan oleh SKPD terkait. “Kami berharap hasil penelitian ini nanti dapat menjadi evaluasi kita bersama, oleh karenanya koordinasi antar SKPD dengan tim penilti sangat diharapkan untuk memaksimalkan keakuratan data dilapangan’’, ujarnya.

Sementara itu Ketua Tim Peneliti dari Undiknas Nyoman Subanda, menyampaikan  apresiasinya atas kepercayaan Pemprov kepada Undiknas untuk turut terlibat dalam menyukseskan program Bali Mandara. Selanjutnya, ia menyampaikan penelitian yang nantinya akan dilakukan berfokus pada program Gerbang Sadu, Simantri dan Bedah Rumah. Menurutnya ketiga program tersebut memiliki esensi terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta membangun jiwa kewirausahaan. Namun problematika yang terjadi di lapangan, dimana dalam observasi mereka masih terdapat unsur dominasi politik dari ketiga poin tersebut, sehingga daya serap informasi masyarakat yang kurang.

Selain itu, ia menambahkan bahwa belum terdapat pemetaan problematika masyarakat yang tepat, baik dari tata kelola keuangan dipedesaan, jiwa kewirausahaan dipedesaan maupun kesiapan dari masyarakat itu sendiri . Oleh karena itu, tim peneliti akan melakukan evaluasi pada 9 Kabupaten/Kota di Bali kecuali Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang dinilai telah memiliki pendapatan daerah tinggi. Sedangkan jumlah sampel desa yang akan diambil sebagai sampel penelitian adalah Jembrana 3 Desa yaitu Perancak, Yeh Kuning dan Melaya, Tabanan 3 Desa yaitu Melaya, Tabanan 3 Desa yaitu Makar Sari, Tunjuk dan Senganan, Gianyar 3 Desa yaitu Bakbakan, Keliki, dan Bukian, Klungkung 3 Desa yaitu Akah, Dawan Kaler, dan Toh pati, Bangli 3 Desa yaitu Pengotan, Susut dan Selulung, Karangasem 5 Desa yaitu Tumbu, Sidemen, Pidpid, Sibetan, Duda, dan Patas, terakhir Buleleng mengambil 5 Desa yaitu Patas, Rangdu, Jineng Dalem, Sangsit dan Pedawa.  Yang akan difokuskan dari evaluasi ini adalah model komunikasi pembangunan yang terjadi dalam implementasi program tersebut. Sehingga dapat diketahui respon daya serap masyarakat, kondisi sosial ekonomi dan politik serta karakteristik implementor dengan baik.

Pada diskusi yang juga dihadiri oleh perwakilan SKPD dilingkungan Pemprov Bali tersebut, juga terdapat saran-saran dalam mendukung penelitian nanti. Diantaranya Perwakilan dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Putu Sudarmawan yang menyampaikan bahwa kendala yang selama ini dihadapi dalam penanganan simantri, adalah masalah dominasi politik yang begitu tinggi. Selain itu, Perwakilan Dinas Sosial Pemprov Bali Sriyono menyampaikan bahwa permasalahan yang cenderung terjadi dalam bedah rumah adalah sampai saat ini belum bisa mengatasi permasalaahan kemiskinan hanya baru sampai pada mengatasi permasalahan perumahan, oleh karenanya ia berharap hal tersebut juga bisa menjadi fokus penelitian ini. AD-MB