DSC_8052

Denpasar (Metrobali.com)-


Pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang paripurna DPRD Bali terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2014, Senin (11/8), diwarnai dengan keresahan terhadap ancaman kelompok radikal yang memperjuangkan negara Islam Irak dan Suriah yakni Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS), yang mulai melebarkan sayap perjuangannya di Indonesia. DPRD Bali menilai, ISIS menjadi ancaman teroris baru di Indonesia, termasuk Bali. Keresahan wakil rakyat ini tampaknya cukup beralasan, sebab Bali sudah dua kali menjadi korban aksi biadab teroris. Karena itu, keberadaan ISIS harus disikapi secara serius. DPRD Bali pun meminta pemerintah Provinsi Bali dan seluruh komponen masyarakat untuk proaktif melakukan langkah-langkah antisipasi untuk membendung pergerakan kelompok radikal di Bali.

Juru bicara fraksi partai Demokrat, I  Wayan Adnyana, saat membacakan pandangan umum fraksinya mengatakan, kelompok ISIS merupakan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama Islam dalam perjuangannya, dan menjadikan agama Islam menjadi kedok perjuangan mereka. Padahal aktivitas mereka sangat menyimpang dari nilai-nilai agama, termasuk nilai-nilai Islam itu sendiri, sebab mereka menghalalkan kekerasan hingga pembunuhan untuk mencapai tujuan perjuangan mereka. Karena itu fraksi Demokrat, kata Adnyana,  meminta pemprov Bali dan seluruh elemen penegak hukum serta masyarakat untuk melakukan langkah-langkah preventif dan proaktif untuk mencegah perkembangan gerakan-gerakan yang mendukung ISIS tersebut. 

“Semua pihak harus mengantisipasi dan mewaspadai pergerakan paham ISIS. Jangan sampai perjuangan agama dengan paham tertentu mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang oleh pendiri bangsa adalah berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika,” ujar Adnyana.

Keresahan terhadap ancaman ISIS juga diungkapkan Fraksi Mandara Jaya.Ketua Fraksi Mandara Jaya Gede Ngurah Wididana, saat membacakan pandangan umum fraksinya, meminta  Gubernur Bali untuk terus mewaspadai pergerakan ISIS di Bali dan terus berupaya menjaga keamanan Bali. Ia menghimbau gubernur  melakukan pengawasan melekat untuk menangkal kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa merusak keamanan Bali. Karena itu, untuk memperkuat pengamanan di Bali, Fraksi Mandara Jaya  mengusulkan anggaran  keamanan pada APBD perubahan 2014. “Untuk merealisasikan tujuan tersebut (menjamin keamanan Bali), anggaran untuk bantuan keamanan Bali perlu dialokasikan dalam APBD perubahan 2014,” ujar Wididana.

Dikonfirmasi usai rapat paripurna,  Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak intelijen untuk mencegah pergerakan kelompok radikal. Pihak intelijen, kata mantan kapolda Bali ini, bisa melakukan pendeteksian dini (early detection) terhadap pergerakan kelompok-kelompok yang mencurigakan. Selain itu, tambah Mangku Pastika, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti desa Pakraman dan paguyuban etnis nusantara di Bali. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan desa Pakramaan dan Paguyuban etnis nusantara untuk bergerak dan menyikapi apabila ada hal-hal yang mencurigakan (pergerakan kelompok radikal),” ujar Mangku Pastika. JAK-MB