POPY-DARSONO2

Jakarta (Metrobali.com)-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Poppy Dharsono mengatakan, pemilihan presiden harus menjadi kemenangan rakyat, bukan menjadi kemenangan elit politik.

“Pemilu saat ini harus menjadi pembelajaran bagi semua orang bahwa sistem demokrasi yang ada tidak bisa mengabdi pada kepentingan rakyat. Sudah waktunya untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli,” ujarnya dalam diskusi “Intervensi Asing dalam Pilpres Indonesia” di Jakarta, Selasa (22/7).

Sedangkan pengamat intelijen, John Helmi Mempie mengatakan, pihak asing selalu berkepentingan dengan pemilu dan pilpres di Indonesia. Kepentingan pihak asing tidak bisa dielakkan dan terjadi sejak Pemilu 2004, 2009 dan 2014 ini.

“Semua sudah disiapkan sejak amandemen UUD’45. Semuanya ada di dalam ‘Letter of Intent’ (LoI) pada Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund) saat awal reformasi,” ujar John Helmi.

Menurut dia, siapa pun pemenang dalam pilpres lewat pemilu liberal seperti saat ini kemungkinan gagal membebaskan rakyat Indonesia dari penghisapan dan penindasan neo-kolonialisme-imperialisme (nekolim) negara Barat.

Pengamat hukum pidana, Taufik Budiman dalam kesempatan yang sama mengumumkan bahwa pihaknya melakukan somasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila tetap mengumumkan hasil pemilihan presiden 2014 pada Selasa, 22 Juli 2014 Dia mengungkapkan mengenai adanya kecurangan dalam pemilu legislatif 9 April 2014. “Ada 918 kasus pemilu legislatif masuk MK dan 697 layak di proses,” ujarnya.

Mantan Asisten Teritorial Mayjen (Purn) Saurip Kadi mengingatkan bahwa demokrasi yang berkembang saat ini adalah demokrasi transaksional.

Sedangkan, Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengingatkan bahwa independensi KPU dalam Pipres 2014 harus diwujudkan. AN-MB