Kupang (Metrobali.com)-

Aliansi Wartawan Nusa Tenggara Timur berencana menduduki ruang sidang anggaran DPRD setempat untuk melanjutkan aksi penolakan alokasi anggaran Rp1,2 miliar dari APBD 2015 kepada Metro Tv untuk kerja sama pemberitaan.

“Kita sudah konsolidasi dan hari ini kami akan lakukan pendudukan ruang sidang DPRD yang digunakan untuk pelaksanaan sidang anggaran dan meminta Ketua DPRD untuk merespon aksi penolakan kami ini,” kata Koordinator Aksi Wartawan NTT Kris Parera di Kupang, Rabu (10/12).

Wartawan salah satu situs “online” itu mengemukakan, aksi pendudukan ruang sidang badan anggaran DPRD NTT itu sebagai aksi lanjutan untuk menuntut para wakil rakyat daerah membatalkan usulan alokasi anggaran Rp1,2 miliar, yang disampaikan Pemerintah NTT melalui Biro Humas, untuk kerja sama media dengan Metro Tv.

Menurut Kris, anggaran Rp1,2 miliar terlalu mahal dan besar bagi provinsi seribu pulau itu, yang masih berkategori miskin dan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat.

Namun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini melalui Gubernur Frans Lebu Raya justru mengalokasikan anggaran Rp1,2 miliar.

Sebagai jurnalis, kata Kris, seluruh teman wartawan memiliki hak untuk memantau dan mengawasi secara langsung pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah ini. Karena itu aksi ini akan terus dilakukan hingga pemerintah dan DPRD selaku pemegang hak anggaran membatalkan alokasi anggaran itu.

Masih ada banyak warga masyarakat di Provinsi NTT ini yang membutuhkan alokasi anggaran itu untuk kepentingan peningkatan air bersih, obat-obatan, jalan dan jembatan serta pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut dia, masih ada warga di sembilan desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang harus mengkonsumsi air kubangan bersama ternak peliharaan karena kekurangan pasokan air bersih. Semua fakta itulah yang telah mendorong kepekaan para wartawan untuk memperjuangkan penggagaln alokasi anggaran itu.

Nusa Tenggara Timur masih butuh kepekaan yang sepadan dan kuat dari pemerintah dan wakil rakyatnya di parlamen. “Karena itulah apapun akan kami wartawan lakukan, demi tujuan penghapusan alokasi anggaran itu,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Geno yang dikonfirmasi mengaku telah bersepakat secara informal dengan pemerintah dan sejumlah anggota badan anggaran DPRD NTT untuk membatalkan alokasi anggaran Rp1,2 miliar untuk Metro Tv itu.

“Kami sudah bahas bersama pemerintah dan DPRD NTT dan kami sepakati untuk didrop anggaran itu,” kata politisi Partai Golkar itu. AN-MB