hs dilon

Jakarta (Metrobali.com)-

Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKP2K) HS Dillon mengusulkan agar anggaran kemiskinan yang saat ini tersebar di sejumlah kementerian dapat dipusatkan di satu kementerian terpilih pada periode kepemimpinan yang baru.

“Dana anggaran di 16 kementerian seharusnya ditarik untuk kemudian diserahkan pada satu kementerian saja. Anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut tidak efektif akibat kurangnya koordinasi antarinstansi/kementerian,” kata HS Dillon di Jakarta, Kamis (25/9).

Ia menjelaskan program-program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 16 kementerian berbeda tidak berjalan secara selaras karena kuatnya ego pada masing-masing kementerian untuk mengatasi kemiskinan di sejumlah daerah.

Senada dengan itu, tambah dia, tim pelaksana daerah pun tidak mampu menghasilkan dampak nyata untuk mengurangi kemiskinan karena keputusan dan kewenangan ada pada walikota/bupati.

UKP2K juga mengusulkan agar kementerian teknis, seperti Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Kesejahteraan Rakyat, serta BULOG fokus pada tugas pokok dan fungsi utama saja sehingga anggaran tidak terduplikasi antarkementerian dan lebih tepat sasaran.

Pada Januari 2012 lalu, UKP2K berkonsultasi dengan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Pertanian guna menekan jumlah warga miskin di Indonesia yang 70 persennya adalah petani.

“Permasalahan utama sektor pertanian, yakni menyusutnya lahan subur. Badan Pertahanan Nasional mengusulkan jutaan hektar lahan yang dapat dimanfaatkan, namun setelah dirinci tanah tersebut tidak ada. Lagi-lagi kurangnya koordinasi,” ungkap Dillon.

Menurutnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat Pusat dan Daerah yang telah dibentuk dapat mendorong program penanggulangan kemiskinan hingga pelosok daerah.

Namun, ia menilai beberapa kementerian dan instansi daerah masih tumpang tindih dalam memberi kewenangan anggaran kemiskinan. AN-MB