Tingkatkan PAD , Pastika Minta Bangli Tata Obyek Wisata Sebagai Sumber PAD
Kondisi Kabupaten Bangli yang Pendapatan Asli Daerahnya paling kecil diantara kabupaten/kota di Bali, sangat dipengaruhi dengan terbatasnya objek pariwisata yang dimiliki disamping kurang optimalnya pengelolaan objek-objek wisata yang sudah ada karena hal tersebut mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Bangli. Obyek wisata yang sudah ada, diantaranya Penelokan dan Penglipuran seharusnya terus dijaga dipelihara, baik dari segi kebersihan dan kerapian, serta penataan pedagang-pedagang yang berjualan di seputaran areal tersebut. Untuk itu diperlukan ketegasan sikap dari instansi-instansi terkait dalam penertibannya. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya saat mengadakan kunjungan kerja untuk kedua kalinya ke kabupaten Bangli di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bangli, Kamis (3/12). “Bangli yang PADnya kecil, kalau berharap pariwisatanya maju sebagai salah satu sumber PAD, maka tatalah obyek-obyek wisata yang sudah ada dengan baik, jangan dibiarkan begitu saja. Yang bisa dijual hanya Penelokan dan pengelipuran, jadi tolong dijaga kebersihan, kerapian dan penataan dagang-dagangnya. Kedisiplinan kita memang kurang, jadi perlu ketegasan dalam menertibkan itu semua, tidak apa-apa kalau keras sedikit, toh itu semua demi Bangli. Kalau dibiarkan jorok seperti itu, mana ada tamu yang berminat. Tertibkan bangunan-bangunan yang menyalahi aturan, apabila ada restoran yang mangkrak dibongkar saja,” tegas Pastika.
Pastika juga meminta kepedulian dari masyarakat yang ikut mencari nafkah di objek wisata tersebut, untuk turut menjaga lingkungannya. “Sepanjang objek wisata Penelokan saya lihat kotor sekali, yang dagang juga harus ikut bersihin, kalau tidak mau tutup saja dagangannya. Tolong ditangani itu, apa perlu saya kerahkan tenaga dari provinsi,” ujar Pastika.
Langkah serius dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli juga dituntut dengan langsung berkantor diseputaran areal obyek wisata Penelokan. Sehingga bisa langsung menyerap aspirasi, dan bisa memberikan tanggapan yang cepat terhadap keluhan-keluhan wisatwan. “Dinas Pariwisata bisa ngantor disana, jangan disini. Tidak ada wisatawan yang berkunjung disini, bagaimana bisa memberikan tanggapan terhadap keluhan-keluhan mereka,” imbuhnya.
Dalam wawancaranya dengan awak media, Pastika juga menekankan pentingnya revolusi mental untuk mengubah kebiasaan para pejabat dan jajarannya yang bersifat priyayi untuk lebih melayani masyarakat dalam menghadapi setiap permasalahan, khususnya permasalahan anggaran yang diperuntukan untuk menata objek wisata di Bali. Menurutnya tidak semua permasalahan hanya berpatokan kepada anggaran, tetapi di satu sisi bisa diselesaikan dengan cara bergotong royong secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. “Jangan anggaranlah dulu dipikir, datang dulu kesitu, rapi-rapi sendiri, bersih-bersih sendiri, pungutin sampah, tanem pohon. Coba tenaganya saat hari sabtu-minggu, bisa bekerjasama dengan polres, kodim, kerja kesana, bawa kue masing-masing. Kalau sudah sabtu-minggu dilaksanakan seperti itu, baru ngomongin anggaran. Provinsi pasti bantu, cuman jangan selalu nunggu itu dulu. Gerakan tangan, jangan jadi priyayi yang hanya duduk dikantor saja, itulah revolusi mental sebenarnya,” pungkas Pastika. Untuk tindakan awal menghadapi permasalahan kebersihan dan penataan objek wisata di Bangli, Pastika juga menyarankan cara yang sederhana yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangli secara bergiliran mengadakan kerja bhakti di objek-objek tersebut. “kami di Provinsi sudah melakukannya, 43 SKPD yang ada di Provinsi secara bergiliran membersihkan lapangan puputan renon,” ujar Pastika.
Lebih jauh, Pastika memberikan apresiasi terhadap tugas-tugas yang sudah dilaksanakan secara umum oleh Penjabat Bupati Bangli. Sebagai wakil Provinsi, Pastika menghimbau para Penjabat harus bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi, bukan sekedar jalan, serta Penjabat yang berasal dari instansi atasan dari kabupaten harus lebih baik, dan tidak memiliki beban masa lalu yang kemungkinan bisa dimanfaatkan.
Sementara itu, Penjabat Bupati Bangli, Dewa Mahendra Putra, dalam laporannya menyatakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakannya sudah berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta seluruh elemen masyarakat. Beberapa permasalahan sosial yang terjadi di Bangli pun diakuinya berhasil diatasi, diantaranya kasus adat di daerah Landih diatasi berkat kerjasama dengan Forkompinda kabupaten Bangli. Berbagai program dalam komitmennya memajukan Bangli pun sudah dilaksanakan, diantaranya monitoring penggunaan dana desa baik bantuan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemprov (dana Gerbangsadu), menetapkan perda tentang gedung bangunan, perda pemilihan perbekel serentak, serta perbup asal usul dan kewenangan desa. Dari berbagai temuan-temuan oleh Inspektorat Provinsi Bali menurutnya sebagian besar sudah ditindaklanjuti, dan sebagian masih dalam proses. Diantaranya pembentukan tim yang bertugas menagih piutang milik pemkab Bangli, menyertakan para CPNS diklat Prajabatan, dan penganggaran pelatihan SDM untuk peserta diklat PIM III dan IV. Terkait tim Penagihan Piutang, Dewa Mahendra berharap piutang yang berhasil ditagih bisa menambah PAD kabupaten Bangli , sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat Bangli. AD-MB
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.