Gub Pastika (2)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat memberikan arahan pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017 yang dilaksanakan di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis(18/2).

Denpasar (Metrobali.com)-

Semakin dinamisnya perkembangan masyarakat dan kebutuhannya menyebabkan berkembang pula kebijakan – kebijakan pembangunan yang harus dikeluarkan oleh Pemda. Oleh karena itu diharapkan Rencana – rencana kerja/strategis yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah harus mampu untuk mengantisipasi perubahan yang menjadi akibat dinamisnya perkembangan dari masyarakat. Sehingga kedepannya kebijakan – kebijakan pembangunan tersebut sesuai dengan kondisi dari masyarakat saat itu. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat memberikan arahan pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017 yang dilaksanakan di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis(18/2).

“Dinamika perubahan itu sangat luar biasa, kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut, apa yang kita butuhkan dulu belum tentu kita butuhkan saat ini, semuanya berubah setiap detiknya,” jelas Pastika.

Ia jua menginginkan agar produk kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut dikehendaki oleh rakyat dan berguna bagi masyarakat. “Jadi kita harus benar – benar pikirkan, jangan menganggap apa yang telah kita kerjakan ini telah dikehendaki oleh publik,” imbuh Pastika. Gubernur Pastika juga menjelaskan bahwa Gerakan Revolusi Mental yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Pemprov Bali diharapkan mampu dijadikan sebagai pedoman dalam mendiskusikan isu – isu pembangunan.

Pastika menekankan 4 hal strategis yang menjadi prioritas dan fokus program yang benar – benar harus diperhatikan yakni, pembangunan sumber daya manusia, sinergitas pembvangunan antar jenjang pemerintahan, antar sektor, dan antar wilayah, penguatan ekonomi masyarakat serta konsistensi program pembangunan berkelanjutan yang mewajibkan untuk selalu pro culture dan pro environment.

Pastika juga menekankan  era Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Bali, untuk itu sumber daya manusia dan segala potensi unggulan daerah harus benar – benar disiapkan guna mampu untuk memenangkan persaingan dalam skala global. Kedepannya Pastika mengharapkan dengan adanya forum tersebut, masyarakat mampu untuk berpartisipasi lebih dalam setiap penyusunan kebijakan publik dalam rangka mencapai good governance sehingga mampu untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan dengan kinerja yang lebih tajam, output dan outcome yang terukur dan terarah serta berimplikasi lebih nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali Putu Astawa menyatakan bahwa forum tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi dan mengkomunikasikan rancangan awal dari RKPD Provinsi Bali tahun 2017. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menyaring aspirasi, saran dan masukan dari berbagai elemen masayarakat sehingga kedepannya didapatkan keluaran berupa RKPD yang telah disempurnakan dan menyesuaikan dengan kondisi dan keinginan dari publik.

Ia juga menambahkan bahwa, sasaran utama dari rancangan awal tersebut, selain untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan, Astawa juga menyatakan kegiatan sasaran dari rancangan tersebut adalah meningkatkan kualitas dari masyarakat melalui revolusi mental yang telah dicanangkan Pemprov Bali sebelumnya sehingga mampu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu rancangan tersebut juga memprioritaskan tentang reformasi birokrasi dan juga tata kelola keuangan yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang harus benar – benar diperhatikan.

Dalam acara yang juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta tersebut juga diisi dengan sesi penyampaian masukan dari para undangan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yudi Adi Putra dari IHDN Denpasar yang menyarakan agar dibuatkan sebuah kebijakan yang mewajibkan agar setaip hotel yang ada di Bali melestarikan budaya Bali, misalnya sperti menggunakan pakaian adat Bali bagi pegawai hotel dan juga mempertahankan ornamen Bali disetiap banguan hotel tersebut.

Selain itu, ia juga menginginkan agar dilaksanakan pembinaan tentang sastra dan Bahasa Bali yang menurutnya saat ini masih sangat minim. Senada dengan penyampaian Yudi, Ketua PHDI Bali Gusti Ngurah Sudiana juga mengharapkan adanya kebijakan pelestarian budaya Bali di Hotel dan restoran, ia juga menambahkan tidak hanya bangunan dan pegawainya melainkan makanan dan juga produk – produk yang digunakan merupakan produk lokal asli Bali.

Sudiana juga menginginkan agar pembinaan adat dan budaya agar lebih diintensifkan dan bahkan harus menyasar sampai ke banjar – banjar.

Sementara itu Gusti Made Ngurah yang merupakan Ketua Yayasan Sabha Budaya Hindu Bali, mengharapkan adanya sinergitas antara pusat dan daerah terkait dengan pembangunan agama, ia juga menambahkan agar di setiap SKPD menyiapkan seksi perawatan rohani yang berguna untuk memberikan dan menjaga kebutuhan kerohanian di setiap lingkungan pemerintahan.

Ia juga menyarakan agar lomba desa tersebut tidak usah dilaksanakan melainkan dilakukan evaluasi dan pembinaan sehingga tidak ada desa dikarenakan tidak mampu dalam lomba desa menyebabkan desa tersebut menjadi semakin terpuruk, menurutnya yang sudah bagus terus dievaluasi dan yang masih buruk terus dilakukan pembinaan, sehingga dana untuk lomba desa tidak hanya dinikmati oleh pemenang dari lomba desa itu saja melainkan merata secara keseluruhan. AD-MB